MEDAN II
Anggota DPRD Kota Medan Binsar Simarmata minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pemangkasan pohon di Jalan
Bungai Rampai, Kelurahan Simalingkar B, Medan Tuntungan.
Hal tersebut disampaikan, Binsar Simarmata di acara pelaksanaan Reses ke VI masa sidang III Tahun Sidang 2025-2026, Minggu (26/7) di halaman SMP Negeri 21, Jalan Bunga Rampai Raya, Medan Tuntungan.
Dimana, dalam kegiatan tersebut baik warga maupun kalangan orangtua hingga guru mengeluhkan kondisi pohon yang layak untuk dipangkas.
“Pohon-pohon di Jalan Bunga Rampai 4 sampai kawasan Jalan Bunga Rampai Raya tepat didepan sekolah ini bisa dipangkas,” keluh Nurlenta Ginting.
Kata, Nurlenta pihaknya telah meminta dilakukan pemangkasan pohon melalui Kepala Lingkungan ( Kepling) telah disampaikan ke instansi Pemko Medan tapi mendapat penolakan.
“Kami pernah meminta agar pohon-pohon ini dirapikan melalui Kepling, tapi ditolak oleh dinas katanya harus surat warga diteken Camat. Tapi, setelah surat diteken, tetap juga ditolak kami khawatir pohon ini tumbang apalagi saat ini musim penghujan,” keluhnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Taripar R Sihaloho Kepala Sekolah SMP 21agar pohon diluar area lingkungan sekolah dipangkas.
“Jika boleh melalui Bapak sebagai perwakilan kami agar bisa menyampaikan keluhan kami agar pohon-pohon itu dipangkas. Karena kami khawatir ranting-ranting jatuh menimpa anak-anak,” katanya.
Lain halnya dengan Malistina yang mengeluhkan soal desil yang ditetapkan sementara dirinya hingga kini belum mendapatkan bantuan sosial ( bansos) yang digulirkan pemerintah.
“Saya mau pertanyakan desil disini, pak. Kenapa bisa saya masuk desil 6.Ini sudah saya cek di pihak Kelurahan.Tapi, saat itu Lurah menyatakan karena anak saya kerja di Bali jika mau diubah maka anak saya harus dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK). Sementara anak saya masih lajang jika terjadi apa-apa bagaimana, sudah dua kali saya mengadu ke Lurah belum ada solusi. Selama ini saya tidak pernah mendapatkan bansos dan lainya,” keluhnya.
Sejumlah keluhan lainya mengemukan saat itu termasuk kemacetan di Jalan Pintu Air IV, tepatnya di area kawasan Sekolah Al Azhar hingga menyebabkan kalangan anak sekolah hingga para pendidik telat hadir mengajar di SMP Negeri 21.
“Di Jalan Pintu Air IV area sekolah Al Azhar sering terjadi kemacetan. Ini karena jalan disana sempit anak-anak atau guru di SMP Negeri 21 sering telat masuk,” keluh Suhut.
Tak hanya itu, masyarakat di Gang PGRI, Simalingkar berharap adanya perhatian pihak PT PLN karena kondisi arus dilingkungan tersebut tidak pernah stabil.
Dan warga juga berharap agar di Kecamatan Medan Tunntungan dapat berdiri Sekolah Menengah Atas ( SMA).
Menjawab persoalan tersebut, kata Binsar pihaknya meminta agar Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK dapat segera melebarkan kawasab Jalan Pintu Air IV karena permasalahan tersebut telah lama dkeluhkan masyarakat.
“Jadi Simalingkar B butuh perhatian serius dari Pemko Medan,” ucap Binsar.
Semua aspirasi yang disampaikan, tambah Binsar, menjadi masukan bagi DPRD untuk diteruskan ke Pemko Medan melalui sidang paripurna agar dapat ditindaklanjuti menjadi program pembangunan
“Semua aspirasi bapak/ibu ini akan saya sampaikan langsung kepada Wali Kota Medan saat paripurna laporan reses nanti agar dapat menjadi prioritas untuk dituntaskan oleh OPD-OPD terkait,” pungkasnya. (ROM)
