MEDAN II
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem, Saipul Bahri, menyampaikan Laporan Reses VI Masa Sidang ke 3 Tahun 2025-2026 dari Dapil II dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (31/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen didampingi para wakil Ketua serta dihadiri para anggota dewan. Hadir juga Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas serta para OPD jajaran Pemko Medan.
Dalam laporan tersebut, Saipul menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting bagi anggota DPRD untuk menyerap sekaligus menghimpun aspirasi masyarakat, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan.
“Kami berharap semoga penyampaian hasil reses ini dapat menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan di Pemerintah Kota Medan, demi terwujudnya visi dan misi Kota Medan,” ucap Saipul.
Ia menyebut, mayoritas aspirasi masyarakat yang dihimpun berkaitan dengan persoalan infrastruktur dasar. Mulai dari perbaikan jalan, pengaspalan, pengecoran hingga pembangunan dan pembenahan drainase.
Warga di Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan, kata Saipul, banyak mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang.
Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika hujan turun dan badan jalan tergenang.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian yakni Jalan Bom Lama, Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.
Selain itu, warga juga meminta perhatian terhadap pembongkaran Titi Lama yang menghubungkan Lingkungan 30, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan dengan Lingkungan II, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan.
“Jembatan ini sudah lama tidak difungsikan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan membuat abrasi sekitar benteng apabila debit Sungai Deli naik,” ujarnya.
Saipul juga menyoroti persoalan drainase di Kelurahan Sei Mati, termasuk pembenahan jalan di depan GKPI Sei Mati.
Persoalan drainase juga menjadi keluhan warga di Kelurahan Belawan Bahari dan Kelurahan Pulau Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.
Selain infrastruktur, persoalan air bersih turut mencuat dalam laporan reses tersebut. Keluhan warga antara lain datang dari kawasan Medan Marelan, khususnya Kelurahan Titi Papan.
Begitu juga dengan persoalan lampu penerangan jalan di Jalan Speksi serta sejumlah kawasan di Kelurahan Martubung dan Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan.
Bansos Tak Tepat Sasaran
Saipul juga menyoroti persoalan bantuan sosial (bansos) di kawasan Medan Utara.
Ia meminta Dinas Sosial Kota Medan melakukan pembenahan data desil serta pendataan ulang terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Untuk Dinas Sosial kami berharap agar dilakukan pembenahan desil. Dan juga dilakukan pendataan ulang warga yang tidak mampu karena di Medan Utara bantuan sosial banyak yang belum menerima dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan data menjadi salah satu hal penting yang harus dibenahi agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
# UHC Diminta Dipermudah
Di sektor kesehatan, Saipul meminta peningkatan pelayanan serta penambahan sarana dan prasarana medis dan posyandu di tiga kecamatan yang berada di Dapil II.
“Kami meminta untuk ditingkatkan pelayanan kesehatan serta penambahan sarana dan prasarana kesehatan medis dan posyandu baik di Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan,” katanya.
Ia juga meminta agar pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) menggunakan KTP lebih dipermudah.
Sebab, menurut Saipul, masih ditemukan warga yang mengalami kesulitan ketika mengakses layanan kesehatan melalui program tersebut.
Ia turut meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan perubahan data pekerjaan.
Menurutnya, pembaruan data pekerjaan penting agar data masyarakat dapat lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berpengaruh terhadap pemutakhiran data desil.
# Tambahan Kuota PIP
Sementara di bidang pendidikan, Saipul meminta Pemerintah Kota Medan memperjuangkan penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dalam laporan resesnya, Saipul menyebut aspirasi yang diterima tidak hanya berasal dari tokoh masyarakat, tetapi juga ibu rumah tangga hingga pelaku usaha kecil.
Mayoritas masyarakat berharap Pemko Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat lebih responsif dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang telah lama mereka rasakan.
“Berbagai aspirasi ini kami sampaikan kepada Wali Kota Medan melalui OPD terkait, dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti. Masalah drainase, banjir, jalan rusak, hingga distribusi air bersih adalah persoalan nyata yang dihadapi warga di lapangan,” tegas Saipul.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar yang merata menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, DPRD Medan berharap Pemko Medan dapat mempercepat realisasi program perbaikan jalan, drainase dan sarana publik lainnya sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Reses adalah amanah rakyat. Maka kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyampaikannya dalam forum resmi ini, agar dapat menjadi perhatian serius pemerintah kota,” pungkasnya.
Adapun anggota DPRD Kota Medan dari Dapil II, yakni ; Hadi Suhendra (Golkar), Margaret MS (PDI Perjuangan) , Zulham Effendi (PKS), Tia Ayu Anggairini (Gerindra), Saipul Bahri (NasDem), H. Muslim (Demokrat) , H.T. Bahrumsyah (PAN) Janses Simbolon (Hanura) dan Hj. Roma Uli Silalahi (PKB). (ROM)
