MEDAN II
Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, mengajak masyarakat, khususnya warga Medan Utara, memanfaatkan Program Tebus Ijazah yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Ajakan tersebut disampaikan Saipul kepada wartawan di Medan, Sabtu (19/9/2026), menyikapi masih minimnya realisasi program bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu tersebut.
Saipul mengatakan, tidak sedikit ijazah warga Kota Medan, khususnya di wilayah utara, masih tertahan di sekolah karena keluarga tidak mampu melunasi tunggakan biaya pendidikan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Menurut Saipul, Program Tebus Ijazah merupakan salah satu upaya Pemko Medan dalam menanggulangi kemiskinan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.
Program tersebut diperuntukkan bagi siswa jenjang SD dan SMP/MTs yang ijazahnya masih tertahan di sekolah akibat belum mampu melunasi tunggakan biaya pendidikan karena keterbatasan ekonomi keluarga.
“Harusnya program tebus ijazah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh warga Kota Medan, khususnya wilayah utara. Tahun ini, Pemkot Medan menargetkan 1.000 untuk program ini. Hingga kini baru terealisasi 278. Kan sedih kita melihat ini, hanya 25 persen lebih terealisasi,” kata Saipul.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan itu menilai, masyarakat perlu mengetahui keberadaan program tersebut agar bantuan yang telah disiapkan pemerintah dapat terserap secara maksimal.
Legislator dari Dapil II yang meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu pun mengimbau warga yang memenuhi persyaratan segera memanfaatkan program tersebut di sisa tahun anggaran berjalan.
“Kalau dia tingkat SD bisa melanjutkan ke SMP/MTs. Kalau dia tingkat SMP/MTs bisa melanjutkan ke tingkat SMA/SMK. Pendidikan ini penting, karena berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan pendidikan dapat menjadi salah satu hambatan seseorang dalam memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.
“Tidak bermaksud menjustifikasi, kalau kita cuma tamat SD atau SMP, kita mau kerja apa, perusahaan juga tidak mau menerima. Akhirnya, kerja serabutan dan kehidupan ekonomi pun tidak menentu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap telah meluncurkan Program Tebus Ijazah.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, program tersebut menargetkan 1.000 siswa penerima bantuan sepanjang 2026.
Hingga kini, sebanyak 278 siswa dari keluarga tidak mampu telah menerima bantuan untuk menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan dan memperoleh ijazah mereka.
Bantuan diberikan berdasarkan data serta bukti tunggakan yang disampaikan pihak sekolah. Tunggakan yang dibayarkan mencakup SPP dan biaya pendidikan lainnya dengan nilai bantuan maksimal Rp2,5 juta per siswa. (ROM)
