MEDAN II
Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan meliburkan sementara pembelajaran tatap muka bagi siswa mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Hal ini disampaikan Lailatul Badri kepada wartawan, Kamis (15/10/2026), menyusul kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Medan dan kondisi kualitas udara yang disebut telah masuk kategori tidak sehat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lela itu menilai, kebijakan meliburkan sementara siswa perlu dipertimbangkan untuk melindungi kesehatan anak-anak dari dampak buruk polusi udara.
Dalam hal ini, Lela mengapresiasi langkah Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengeluarkan surat edaran tentang imbauan penggunaan masker di lingkungan satuan pendidikan. Namun, kata Lela , penggunaan masker perlu diikuti langkah perlindungan tambahan apabila kondisi udara belum membaik.
“Keputusan Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi pemakaian masker di satuan pendidikan sangat kita apresiasi saat kondisi udara dalam kategori tidak sehat. Tapi, kondisi udara yang tidak sehat ini jelas tidak baik bagi kesehatan. Maka, kita mendorong agar Pemko Medan dalam beberapa hari ini meliburkan pelajar, baik siswa TK, SD maupun SMP,” kata Lela.
Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan itu mengatakan, penghentian sementara pembelajaran tatap muka dapat menjadi langkah antisipasi untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Meski demikian, Lela mengusulkan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung melalui sistem daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dengan begitu, siswa tetap dapat mengikuti pelajaran tanpa harus beraktivitas di luar rumah.
“Sistem belajar dapat dilakukan secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ini semua demi menjaga kesehatan anak-anak. Kebijakan ini bisa dilakukan sebagai tahap uji coba, apakah tiga hari atau beberapa hari, sambil memantau situasi udara yang melanda Kota Medan,” ujarnya.
Menurut Lela, pembatasan aktivitas di luar rumah juga penting selama kualitas udara masih berada dalam kategori tidak sehat. Anak-anak dinilai membutuhkan perlindungan lebih karena berisiko terpapar polusi ketika berangkat maupun pulang sekolah.
Ia turut menyoroti perlunya pengawasan terhadap aktivitas siswa di luar jam sekolah, terutama pelajar tingkat SMP yang dinilai memiliki lebih banyak kesempatan untuk beraktivitas di luar rumah.
“Karena setiap anak-anak pulang dari sekolah, jika masih TK atau SD, jelas dapat diawasi dan dikontrol. Tapi, setingkat SLTP pasti akan ada aktivitas yang dilakukan ,” katanya.
Lela juga menyinggung kebijakan untuk meliburkan siswa akibat kabut asap yang disebut telah diterapkan di daerah lain, salah satunya Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Ia mempertanyakan mengapa langkah serupa belum dipertimbangkan Pemko Medan.
“Akibat kabut asap ini, satu daerah saja sudah mengambil kebijakan, dalam hal ini Madina. Kenapa Kota Medan tidak bisa? Jadi kita harapkan adanya keputusan saudara Wali Kota Medan, Rico Waas atas permasalahan saat ini,” ujarnya.
Lela menegaskan, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan pendidikan di tengah kondisi udara yang tidak sehat.
Karena itu, Lela meminta Wali Kota Medan Rico Waas mempertimbangkan penghentian sementara pembelajaran tatap muka hingga kondisi udara membaik, dengan tetap memastikan proses pendidikan berjalan melalui pembelajaran jarak jauh.
“Saat ini kesehatan yang diperlukan. Maka, kebijakan tegas Wali Kota Medan sangat diperlukan demi menjaga kesehatan anak-anak. Permasalahan kabut asap yang hari ini melanda Kota Medan sudah dalam kategori tidak baik,” pungkasnya. (ROM)
