MEDAN II
Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) menetapkan mantan Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan (60), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 dengan nilai proyek sekitar Rp22 miliar.
Tak hanya Jamaluddin, penyidik juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Anwar Sadat (48), selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga sekaligus Pengguna Anggaran (PA).
Kemudian Ilham Lubis (52), yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak 6 Januari 2022 hingga 31 Juli 2023, serta Sunardi Pohan (48), kontraktor dari PT Mitra Sejati Perkasa yang disebut berperan sebagai pemodal, pengontrol, sekaligus pemilik kegiatan hingga pembayaran termin II sebesar 45 persen.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Irfan Rifai, mengatakan keempat tersangka telah ditahan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
“Di dalam kontrak pembangunan Pasar Ikan Modern ini adalah kurang lebih sekitar Rp22 miliar sekian,” ungkap Irfan dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sumut, Selasa (3/11/2026).
Kasus ini bermula dari pembangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Proyek tersebut merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersumber dari APBD Kota Sibolga.
Pembangunan berlangsung sejak Januari 2022 hingga Maret 2024. Meski pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen dan telah dilakukan serah terima, belakangan muncul informasi dari masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, dilakukan penyelidikan yang kemudian menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan mutu beton terpasang tidak memenuhi persyaratan kekuatan tekan rata-rata maupun standar minimal kekuatan dari tiga sampel beton inti.
Selain itu, terdapat selisih bobot perhitungan tenaga ahli Universitas Sumatera Utara (USU) dengan Contract Change Order (CCO) sebesar negatif 9,404 persen. Pemeriksaan juga menemukan selisih kuantitas pembesian mencapai 20.263,392 kilogram atau setara dengan selisih bobot sebesar 2,245 persen.
“Setelah proyek selesai dan dilakukan serah terima 100 persen, ada informasi dari masyarakat bahwa pembangunan Pasar Ikan Modern tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi. Kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan,” jelas Irfan.
Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 16 Desember 2025, ditemukan kerugian negara mencapai Rp5.031.753.933,15.
“Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume. Berdasarkan metode pemeriksaan dan penghitungan, kerugian keuangan negara mencapai Rp5 miliar sekian,” katanya.
Dalam konferensi pers tersebut, Irfan juga mengungkapkan adanya hubungan keluarga antara Jamaluddin Pohan dengan Sunardi Pohan yang merupakan pihak kontraktor proyek.
“SP ini adalah pengembang atau kontraktor yang mana masih ada hubungan keluarga dengan mantan Wali Kota Sibolga,” ungkapnya.
Untuk kepentingan penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen pengadaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, dokumen kontrak dan surat perjanjian, addendum, CCO, dokumen pembayaran, serta dua unit telepon genggam merek Vivo Y35 warna Dawn Gold dan Samsung Galaxy Z Fold 6 warna hitam.
Dalam perkara ini, Jamaluddin Pohan, Anwar Sadat dan Ilham Lubis dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama atau Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara Sunardi Pohan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama atau Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(ROM)
