MEDAN II
DPRD Kota Medan bergerak cepat untuk menggodok Perda memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Terkait hal itu, Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan resmi membentuk komposisi personalianya.
Rapat pemilihan tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Senin (09/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen serta dihadiri Anggota Pansus Pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam pemilihan komposisi personalia, disepakati Johannes Hutagalung, S.Sos sebagai Ketua Pansus dan Datuk Iskandar Muda, sebagai Wakil Ketua Pansus.
Menurut Johannes Hutagalung pihaknya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan dan anggota Pansus kepadanya.
Ia menegaskan, amanah ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berpihak kepada masyarakat miskin di Kota Medan.
“Terima kasih atas kepercayaan ini. Bagi saya, ini bukan sekadar jabatan, tapi amanah untuk memastikan Perda Penanggulangan Kemiskinan ini benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Johannes.
Johannes menegaskan, Pansus tidak akan bekerja sekadar membahas pasal demi pasal. Pansus akan memastikan perubahan Perda ini mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, mulai dari akurasi data kemiskinan, ketepatan sasaran bantuan, hingga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.
“Kita tidak ingin Perda ini hanya bagus di atas kertas, tapi tidak mengubah nasib warga miskin. Data harus akurat, program harus tepat sasaran, dan pengawasannya harus jelas. Itu yang akan kita kawal,” tegasnya.
Ia juga berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan masukan dari Pemko Medan, akademisi, hingga masyarakat, agar Ranperda yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan berkeadilan.
“Kami akan bekerja secara terbuka dan sungguh-sungguh. Target kita, Ranperda ini selesai tepat waktu, berkualitas, dan benar-benar menjadi payung hukum untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan,” pungkas Johannes.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini adapun
Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan dinilai perlu diubah, karena tantangan kemiskinan di Kota Medan terus berkembang. Mulai dari kemiskinan ekstrem, kemiskinan perkotaan, hingga persoalan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Melalui perubahan Perda ini, DPRD Kota Medan berharap terbangun sistem penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan terbentuknya komposisi personalia Pansus, pembahasan Ranperda kini siap memasuki tahap berikutnya. Masyarakat Medan pun menaruh harapan besar, agar perubahan Perda ini tidak sekadar menjadi regulasi baru, tetapi menjadi jalan baru bagi warga miskin untuk bangkit dan sejahtera. (ROM)
