MEDAN II
Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memahami Pancasila dan wawasan kebangsaan sebatas teori, tetapi benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus tercermin melalui perilaku sederhana di tengah masyarakat, mulai dari menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, menaati aturan, menghargai perbedaan agama, hingga bergotong royong membantu warga yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) ke-7 pada November Tahun 2026 dengan tema “Hak dan Kewajiban”, Sabtu (14/11/2026).
Dimana kegiatan tersebut digelar pada daerah pemilihan ( Dapil) 3, yakni ; Jalan Letda Sujono, Medan Tembung, Jalan Amal, Pulo Brayan Darat I, Medan Timur dan Jalan Suasa Tengah, Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli.
Lailatul menjelaskan, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman kehidupan bangsa. Sementara UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara.
Ia menegaskan, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat harus memahami bahwa setiap hak yang dimiliki selalu berkaitan dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain.
“Contohnya, kita memiliki hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Tetapi kita juga berkewajiban menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusak fasilitas umum. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban sendiri diabaikan,” ujarnya.
Ia kemudian mengaitkan nilai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kehidupan bertetangga. Setiap orang memiliki hak menjalankan ibadah sesuai agamanya, sekaligus berkewajiban menghormati masyarakat yang berbeda keyakinan.
Pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, masyarakat diajarkan untuk saling membantu, tidak melakukan diskriminasi, menghargai orang lain, serta memiliki kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan.
“Kalau ada tetangga sakit, mengalami musibah, atau membutuhkan pertolongan, kita harus memiliki kepedulian. Jangan sampai kita hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan keadaan orang lain,” katanya.
Selanjut kata anggota Komisi 4 DPRD Medan ini, sila ketiga, Persatuan Indonesia, harus diwujudkan dengan menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal. Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya tidak boleh menjadi alasan untuk bermusuhan.
Menurut wanita yang akrab disapa Lela ini , masyarakat harus mampu menjaga persaudaraan, menghindari provokasi, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena dapat memicu perselisihan.
Pada sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Lailatul mengajak masyarakat membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.
Misalnya, ketika membahas keamanan lingkungan, kebersihan, kegiatan gotong royong, maupun persoalan sosial lainnya, setiap warga memiliki kesempatan menyampaikan pendapat dan berkewajiban menghormati hasil kesepakatan bersama.
Sementara sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengajarkan masyarakat untuk bersikap adil, tidak mementingkan diri sendiri, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang.
Ia juga mengingatkan bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak warga negara. Pasal 27 ayat (1) mengatur persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, Pasal 28E menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, sedangkan Pasal 28J menegaskan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
“Artinya, ketika kita menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat, kita juga harus menjaga etika dan tidak boleh menghina atau merugikan orang lain. Kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Lela menilai, pengamalan Pancasila sesungguhnya dimulai dari hal-hal kecil. Tidak harus menunggu menjadi pejabat atau memiliki jabatan tertentu untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
Menjaga keamanan lingkungan, menaati peraturan lalu lintas, membayar kewajiban sesuai ketentuan, menghargai perbedaan, mengikuti kegiatan gotong royong, serta membantu sesama merupakan contoh nyata penerapan nilai Pancasila.
Ia berharap melalui kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, masyarakat semakin memahami bahwa hak dan kewajiban harus berjalan beriringan.
“Jangan hanya pandai berbicara tentang Pancasila, tetapi tidak menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan masyarakat. Kalau setiap orang menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, kehidupan akan lebih tertib, rukun, aman, dan harmonis,” pungkas Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Medan. (ROM)
