MEDAN II
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap kasus dugaan penculikan dan perdagangan bayi yang baru dilahirkan.
Dalam kasus ini, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian transaksi jual beli bayi hingga berpindah tangan beberapa kali.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jumat (20/11/2026), dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si., Wakil Direktur Ditres PPA dan PPO AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., serta jajaran terkait.
Kristinattara menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 22 tahun yang kehilangan bayinya setelah melahirkan di salah satu rumah sakit di Kota Medan pada 8 November 2026.
Menurutnya, sebelum melahirkan, korban sempat mencari orang yang bersedia mengasuh bayinya melalui media sosial TikTok pada Oktober 2026. Korban kemudian dihubungi salah seorang tersangka yang menawarkan diri untuk merawat bayi tersebut dengan alasan belum memiliki anak.
“Tersangka menawarkan diri untuk membantu mengasuh bayi korban setelah dilahirkan. Tersangka juga menjanjikan ibu kandung tetap dapat bertemu dan melihat anaknya kapan saja. Namun, setelah bayi lahir, justru diduga terjadi transaksi penjualan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan ibu kandung,” papar Kristinattara.
Pada 8 November 2026, korban melahirkan seorang bayi laki-laki. Selama proses persalinan, tersangka bersama suaminya datang dan membantu merawat korban.
Namun, sehari setelah persalinan, tepatnya 9 November 2026, bayi tersebut diduga dialihkan kepada pihak lain melalui skenario yang telah disepakati sebelumnya.
Penyidik mengungkap, tersangka pertama diduga telah menyepakati penjualan bayi kepada tersangka lainnya dengan nilai Rp10,5 juta saat masih berada di rumah sakit.
Setelah korban diperbolehkan pulang, bayi digendong oleh tersangka lain dengan alasan membantu ibu yang baru menjalani persalinan. Dalam perjalanan meninggalkan rumah sakit, bayi tersebut kemudian dipindahkan ke kendaraan lain dan diserahkan kepada pihak berikutnya dengan nilai transaksi Rp13 juta.
Rangkaian transaksi diduga terus berlanjut. Bayi tersebut kembali diperjualbelikan dengan nilai Rp20 juta melalui perantara dua tersangka lainnya sebelum akhirnya dibawa ke wilayah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dirawat oleh pihak penerima.
Ironisnya, korban yang terus meminta agar bayinya dikembalikan justru ditinggalkan seorang diri di sebuah apartemen di kawasan Setia Budi, Medan.
Tersangka yang sebelumnya berjanji akan mempertemukan korban dengan bayinya diduga melarikan diri dan mengganti nomor telepon untuk menghindari pelacakan.
Merasa menjadi korban, perempuan tersebut akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polda Sumut pada 12 November 2026 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1930/XI/2026/SPKT/Polda Sumut.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan tujuh tersangka, masing-masing berinisial D.N.O. (24), A.A. (20), C.A.P.A. alias I (27), E.Y.S. alias M.Y. (39), D.H. (41), E.Z.S. (55), dan F.S. (65).
Ketujuh tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pihak yang menawarkan pengasuhan, melakukan transaksi, menjadi perantara, hingga menerima dan membawa bayi untuk dirawat.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu lembar surat keterangan kelahiran bayi, bukti pembayaran biaya rumah sakit, bukti transfer uang, satu unit mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi BK 1704 VU, delapan unit telepon genggam, perlengkapan bayi, serta pakaian korban yang dibeli oleh tersangka.
Selain itu, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mendalami keterlibatan masing-masing tersangka sekaligus melengkapi proses pembuktian perkara.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 450 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kristinattara menegaskan, Polda Sumut berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta menindak tegas setiap dugaan tindak pidana eksploitasi dan perdagangan orang.
Ia memastikan penanganan perkara tersebut dilakukan secara serius guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan bayi tersebut. (ROM)






