PEMATANGSIANTAR II
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (kadis Kominfo) Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) di Aula Bina Graha Bapperida Provinsi Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (20/11/2026).
Rakor tersebut sebagai komitmen memperkuat pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel di Provinsi Sumut.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Mahulae.
“Pelayanan publik merupakan wajah utama kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Sejalan dengan semangat kolaborasi Sumut Berkah, jajaran organisasi perangkat daerah dituntut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi penuh pada kebutuhan warga,” katanya.
Dijelaskan Porman, berbagai laporan yang masuk melalui kanal resmi nasional SP4N-LAPOR! telah menjadi instrumen deteksi dini sekaligus bahan evaluasi dalam membenahi birokrasi, mulai sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perizinan, hingga administrasi kependudukan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan yang memerlukan penguatan serius.
“Tantangan seperti keterlambatan proses verifikasi, disposisi yang masih berbelit antar unit kerja, hingga respons tindak lanjut yang terkadang normatif dan belum menyentuh akar persoalan masih kita temui,” kata Porman.
Di era keterbukaan informasi saat ini, lanjutnya, masyarakat tidak sekadar ingin laporannya diterima, melainkan membutuhkan kepastian bahwa keluhannya ditangani dan diselesaikan secara cepat serta tepat sasaran.
Menjawab tantangan tersebut, Porman menekankan empat poin utama kepada seluruh pimpinan OPD beserta jajaran pengelola pengaduan di lingkungan Pemprov Sumut. Pertama, menjadikan aduan sebagai cermin perbaikan, tidak menganggap laporan masyarakat sebagai beban, melainkan wujud kepedulian dan kepercayaan publik untuk meningkatkan standar mutu layanan.
“Kedua, mempercepat respons dan tindak lanjut dengan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tenggat waktu penyelesaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan, termasuk amanat Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2026 dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023, agar laporan tidak mengendap lama di meja admin,” ujar Porman.
Selanjutnya, meningkatkan koordinasi lintas sektoral. Bagi pengaduan yang sifatnya lintas kewenangan, Dinas Kominfo bersama OPD terkait diminta proaktif melakukan sinkronisasi dan berkolaborasi mencari solusi konkret tanpa saling melempar tanggung jawab.
“Terakhir, memastikan kualitas jawaban yang substantif, tindak lanjut laporan tidak cukup hanya berstatus selesai secara administratif, tetapi harus disertai bukti penyelesaian lapangan serta penjelasan yang jelas, santun, dan solutif,” terang Porman.
Sementara itu, Ketua Panitia Exan Free Coco Rajagukguk, dalam laporannya menjelaskan, rakor ini digelar untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas penanganan pengaduan, serta optimalisasi tindak lanjut laporan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah.
“Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut, serta Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pembahasan difokuskan pada evaluasi kinerja penanganan laporan, identifikasi kendala teknis di lapangan, serta perumusan strategi peningkatan kualitas respons,” kata Exan.
Exan mengharapkan, melalui forum ini, terbangun sinergi yang lebih kuat antar perangkat daerah sehingga efektivitas penyelesaian pengaduan melalui SP4N-LAPOR! terus meningkat. Dengan demikian dapat mendongkrak kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Sumut.
Rakor tersebut menghadirkan dua narasumber kompeten untuk menyamakan persepsi dan meminimalisir potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yakni perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Rega Tadeak Hakim, serta perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut James Marihot Panggabean. (*/JX)






