MEDAN
Warga yang berada Kelurahan Simpang Selayang mengeluhkan buruknya kinerja Kepala Lingkungan (Kepling).
Dimana, warga aparat keplingnya menilai tidak becus, bahkan ada warga menyebut harus ada duit agar urusan administrasi kependudukan (Adminduk) diselesaikan.
Hal ini terungkap dalam sesi kedua Pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun Ketiga Tahun Anggaran 2022 Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs Daniel Pinem, Senin (21/2/22) di Jambur Bukit Permai Jalan Setia Budi, Tanjung Sari Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan.
Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan OPD Pemko Medan, Sekretaris Camat Medan Tuntungan, perwakilan Lurah Simpang Selayang dan kepling serta ratusan warga.
Dalam acara ini, salah seorang warga Jalan Palas VI Lingk 15 Sri Muliani Br Purba mengeluhkan sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dengan pihak kelurahan dan kecamatan. Bahkan, kata Sri, bila berurusan dengan kepling tidak akan selesai bila tidak pakai duit.
” Mohon kepada aparatur pemerintahan, janganlah kami dipersulit pak, kami orang susah,” keluh Sri.
Begitu juga S Sembiring warga Jalan Palas VII Lingk 15 mengeluhkan pelayanan kepling karena sudah berapa tahun ini SPPT PBB belum diserahkan kepada warga. “Sehingga kami berinisiatif untuk datang sendiri membayar PBB. Begitu juga kondisi rumput di lingkungan kami sudah tumbuh tinggi dan tidak ada tindakan kepling untuk membabatnya, sementara wilayah lain terlihat rapi,” keluh Sembiring.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Medan Daniel Pinem sangat menyesalkan bila masih ada aparatur pemerintahan yang meminta duit kepada warga untuk mengurus adminduk.
Kepada para kepling, Daniel minta agar selalu melakukan tugas dan kewajiban dengan sebaiknya sebagai pelayan warganya. “Kepada Kecamatan dan Kelurahan agar mengevaluasi aparat kepling supaya bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi bila melakukan pungli langsung tindak tegas,” pinta Daniel Pinem legislator senior DPRD Kota Medan.
Sedangkan perwakilan Lurah Simpang Selayang yang hadir memastikan pihaknya akan lakukan peneguran terhadap kepling yang dikeluhkan warga. “Tugas Kepling mengantar SPPT PBB kepada warganya, juga kepling bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya,” ucapnya.
Sementara Sekretaris Camat (Sekcam) Tuntungan, Hendra Sitanggang memastikan pihaknya akan mengkoreksi kinerja kepling yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. “Mereka (kepling) baru dilantik, tapi bila tidak bekerja sesuai tugas-tugasnya kami akan koreksi mereka karena tidak layak jadi kepling,” tandasnya.
Selain itu, dalam reses ini juga warga mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan di lingkungan mereka. Warga Gg Family Lingk 17, Hendri Barus minta agar jalan di lingkungannya dibangun. Begitu juga warga Gg keluarga Lingk 15, Wulan keluhkan kondisi jalan yang rendah sehingga kerap terjadi banjir hingga paha orang dewasa di gang tersebut.
Warga Palas VII juga berharap agar jalan lingkungannya diaspal. Juga warga Jalan Bunga Rinte dan Jalan Bunga Rinte 15 minta agar jalan mereka yang berlobang diaspal karena parit tidak ada, jadi sering terjadi banjir sehingga jalan becek berlumpur.
Menyahuti keluhan warga terhadap infrastruktur, Sekcam Tuntungan memastikan akan melakukan survey untuk melihat apa yang bisa dilakukan terhadap jalan yang kondisinya dikeluhkan warga. “Kita akan lihat dulu kondisi dan situasinya, terutama apakah di gang tersebut bisa masuk mobil aspal atau tidak,” ucapnya.
Sedangkan terkait banjir di Gg Keluarga, perwakilan kelurahan mengatakan banjir terjadi karena di gang itu badan jalan lebih rendah dari drainase. “Kedepannya kami akan ajukan peninggian badan jalan agar tidak terjadi lagi banjir ,” terangnya seraya menambahkan untuk jalan yang minta diaspal sudah diajukan kepling ke kelurahan untuk dilakukan pengaspalan.
Perwakilan Dinas PU Medan yang juga Ka UPT Medan Selatan, Gunawan menjelaskan untuk Kelurahan Simpang Selayang sedang dilakukan pembangunan sejumlah titik jalan, termasuk pembetonan jalan. “Ada 18 kegiatan pengaspalan jalan di wilayah ini, dan ini merupakan program kita di 2022 di bawah pimpinan Wali Kota Medan. Ini akan terus berlanjut hingga Desember nanti,” katanya.
Sedangkan untuk pembangunan drainase, di 2022 ada empat pembangunan di Medan Tuntungan. “Namun tidak tertutup kemungkinan pembangunan ini bertambah setelah acara reses ini. Namun untuk permintaan pengaspalan jalan, silahkan ajukan ke kelurahan atau kecamatan yang kemudian diusulkan ke dinas untuk selanjutnya akan disurvei kondisi jalan tersebut,” jelasnya.
Sekcam mengakui secara fisik pembangunan di Kecamatan Tuntungan sudah mulai kelihatan. “Kita berterima kasih pada Walikota Medan dan anggota dewan kita. Mari kita dukung pembangunan yang dipimpin bapak Walikota,” ucapnya.
Sementara Daniel Pinem yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Medan membeberkan mulai banyak program pembangunan di Medan Tuntungan, termasuk oleh Ka UPT Medan selatan yang walau juga masih baru tapi sudah terlihat program-program pembangunan di wilayah ini. “Di sini kita bisa melihat adanya perhatian pemerintah kita terhadap kondisi infrastruktur di wilayah kita,” sebutnya.
Namun, Daniel juga berharap agar permintaan pengaspalan jalan oleh warga ini segera ditindaklanjuti dengan perbaikan jalan. “Kepada warga, bila nanti belum ada tindak lanjut dari dinas, silahkan hubungi saya untuk saya tindaklanjuti,” tandasnya.
Sebelumnya saat reses sesi pertama Sabtu (19/2/2022) di Gedung ” Ayu Mas” Jalan Pinang Baris II / Gg.Resleting Kelurahan Lalang V Kecamatan Medan Sunggal.
Dimana, Daniel Pinem mengatakan bahwa 100 ribu warga Medan pada tahun 2022 akan mendapatkan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Awalnya, Pemko Medan berencana menggratiskan biaya berobat kepada seluruh warga dengan syarat pelayanan Kelas III. Namun karena anggaran belum mencukupi, maka ditunda hingga tahun 2023.
“Anggaran Pemko untuk menggratiskan biaya berobat Kelas III untuk seluruh warga Medan belum mencukupi, sehingga tahun ini diberikan BPJS PBI untuk 100 ribu warga. Sampai Februari ini sudah terdata 40 ribu yang sudah dientri datanya di kantor BPJS,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Hal ini untuk menjawab keluhan warga terkait persoalan BPJS Kesehatan karena banyak warga sejak pandemi Covid-19 tidak lagi mampu membayar.
Seperti Kepling VIII Kelurahan Lalang, Budi mempertanyakan masalah pengalihan BPJS mandiri ke PBI karena tidak sanggup bayar akibat pandemi Covid-19.
Namun , tak lupa wakil rakyat Dapil V Kota Medan ini tetap menghimbau agar seluruh warga Kota Medan melakukan vaksin hingga booster. “Ayok bapak ibu, kita lakukan vaksin agar kondisi pandemi ini cepat berlalu, jangan percaya isu-isu tidak benar terkait vaksin, mari kita bersama-sama mengalahkan pandemi ini,” pungkasnya.
Penulis : ROM
Editor : Freddy Siahaan
