MEDAN
Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mabes Polri sedang menyoroti dugaan penyelewengan bantuan dana Covid-19 di Sumut.
Kaposko Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mabes Polri, Kombes Rudi Heru Susanto, mengatakan ada dua hal yang disoroti pihaknya yakni bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat dan insentif tenaga kesehatan (Nakes).
Pada BLT atau bansos ke warga diduga ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan secara pribadi dengan jasa atau calo.
Dimana, kata Rudi, calo meminta sejumlah uang untuk mengurus bantuan dari warga yang dilakukan secara kolektif. Saat ini baik Polisi dan pihak terkait masih melakukan penyelidikan.
“Misalnya dapat Rp 300 ribu, dia mendapat komisi Rp 20 ribu jadi seperti itu. Tetapi kalau sekian penerima dikali Rp 20 ribu itu kan jadi banyak,” kata Kaposko Satgas PEN Mabes Polri Kombes Rudi Heru Susanto, Jumat (15/7/2022) di Mapolda Sumut.
Meski demikian polisi menyerahkan temuan itu ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) karena kebanyakan terjadi kesepakatan dari penerima yang tak mau ribet.
Namun jika hal itu berlangsung terus menerus maka tindakan hukum akan diberlakukan.
“Di warning itu peringatan sekali dua tiga kali, manakala dia tetap berbuat seperti itu ya dilakukan penegakan hukum. Tapi upaya preventif, pencegahan itu adalah upaya yang paling diprioritaskan,” ucapnya.
Selain itu, Mabes Polri juga menemukan adanya indikasi penyelewengan dana insentif tenaga kesehatan (Nakes) di Sumut.
Polisi menyebut masih ada Nakes yang belum menerima insentif padahal dana sudah dikirim dari pemerintah pusat.
Rudi pun mengatakan bahwa saat ini polisi pun sedang menyelidiki dugaan penyelewengan tersebut.
“Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meminta agar inspektorat Pemda mengawasi hal ini.Mungkin menyelip dimana. Nah, ini dari inspektorat harus mengawasi ini karena harusnya insentif itu kan sudah ada anggarannya, tinggal harus sampai. Tetapi mungkin terhenti dimana hingga harus dilakukan penyelidikan,” katanya.
Sejauh ini penyerapan anggaran Covid-19 di Sumut masih berlangsung meski belum maksimal.
“Satgas dari kepolisian dan pemerintah daerah terus mengawasi penyaluran dana.Dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berharap agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat berdampak ke masyarakat membutuhkan.Kalau itu bagus pengawasannya bagus insyaallah itu anggaran PEN untuk mewujudkan perekonomian kerakyatan sebagaimana program pak Jokowi akan tepat sasaran dan berdaya guna,” tutupnya.
Penulis : ROM
Editor : Freddy Siahaan
