MEDAN
Terkait dengan kasus kematian anggota Polri Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang hingga kini masih misteri.
Atas dasar itu, Cipayung Plus menilai kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai lamban dalam menangani kasus kematian Brigadir J.
Cipayung Plus juga menyatakan langkah Kapolri merubah lembaga kepolisian menjadi lebih baik seperti yang di dambakan masyarakat jauh dari visi Presisi.
Hal itu disampaikan para pimpinan organisasi mahasiswa kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (5/8/2022).
Petinggi Cipayung Plus yang hadir Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara, Wira Putra, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara, Arifuddin Bone, Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, Abdul Rahman.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, Daniel Sigalingging, Ketua Umum PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara, Muhammad Tarmizi, dan juga Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumatera Utara dan Aceh, Hendra Manurung.
Cipayung Plus menilai kasus ini terlalu berlarut dan hanya menghasilkan asumsi liar ditengah masyarakat.
“Polri Presisi merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Sikap ini adalah yang diinginkan untuk menuntaskan permasalahan di masyarakat oleh aparat penegak hukum. Upaya merubah image Polri yang dulu menyeramkan dan arogan menjadi humanis sudah mulai terlihat dengan hadirnya jargon Presisi dan seluruh program pendukungnya,” ujar Cipayung Plus .
Juga, Cipayung Plus Sumatera Utara menilai dengan berlarutnya polemik ini hanya akan menggerus kembali kepercayaan publik kepada institusi yang selalu siap sedia membantu masyarakat ini.
“Kini upaya perbaikan itu mulai tergerus kembali dan masyarakat pun mulai pupus dengan ditampilkannya dihadapan publik headline news yang setiap hari berseliweran di televisi maupun di smartphone masyarakat akibat dari kasus penembakan Brigadir J seperti tak kunjung usai yang melibatkan oknum pejabat tinggi di Polri,” tambah Cipayung Plus Sumut.
Cipayung Plus Sumatera Utara menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, seharusnya polisi menjaga ketertiban,tapi malah menjadi biang kegaduhan di masyarakat akibat peristiwa pembunuhan Brigadir J di kediaman mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.
“Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat sehingga banyak spekulasi liar yang bermunculan. Dimulai dari kejanggalan kasus, berubah-ubahnya keterangan dan ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan, serta lamanya penanganan kasus justru menunjukkan semakin jauh dari semangat Presisi, dan semakin menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut ,” lanjut Cipayung Plus Sumut.
Cipayung plus Sumatera Utara juga berpandangan bahwa narasi dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari Kadiv Propam Ny. Putri Ferdy Sambo jika benar terjadi malah justru menunjukkan bahwa Kapolri dengan visi Presisinya tidak mampu mengisi nilai-nilai moral pada anggotanya.
Kemudian dari pada itu, Cipayung Plus Sumatera Utara menuntut agar dilakukan tes urin kepada seluruh oknum polisi yang terlibat dengan peristiwa ini dan untuk dibuka hasilnya kepada publik.
“Kami memandang bahwa sedikit saja terjadi perbedaan kronologis awal yang disampaikan dan dibandingkan dengan temuan-temuan di lapangan justru membuat adanya asumsi bahwa peristiwa ini adalah sebuah skenario besar. Juga rasanya perlu diadakan tes urin terhadap anggota Polri yang terlibat di lokasi penembakan,” tambah mereka.
Terakhir Cipayung Plus Sumatera Utara menegaskan dan meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kapolri dan meminta kepada Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatannya.
“Untuk itu, Cipayung Plus Sumatera Utara meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi serta memberhentikan Kapolri untuk menjaga wibawa institusi Polri. Kami juga meminta Kapolri untuk mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu memimpin dan merubah lembaga kepolisian menjadi lebih baik seperti yang di dambakan masyarakat, jauh dari visi Presisi. Dan rasanya tuntutan ini tidak berlebihan karena ini merupakan klimaks atas berbagai peristiwa negatif yang melibatkan oknum Polri di berbagai wilayah Indonesia,” tutup para Ketua Umum Organisasi Mahasiswa tersebut.
Penulis : ROM
Editor : Freddy Siahaan
