MEDAN II
Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra dan jajaran Komisi 4 DPRD Medan yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak bereaksi keras dan marah.
Pasalnya, PT Canang Palma Indonesia (CPI) diduga melakukan penimbunan kawasan Hutan Mangrove di kawasan Jalan PLTU Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan tanpa memiliki izin.
Selain penimbunan hutan Mangrove merusak lingkungan dan daerah resapan air juga turut dilakukan penembokan pagar lahan yang dilakukan pihak perusahaan juga menyalahi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Informasi diperoleh, di lahan penimbunan itu akan dibangun pabrik atau gudang.
“Penimbunan jelas tidak memiliki izin.Ini dulunya hutan mangrove, tapi sekarang sudah ditimbun. Kita juga meminta pagar tembok di lahan tersebut dibongkar karena menyalahi PBG,” kata Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra saat meninjau langsung ke lokasi lahan, Selasa (03/05/2025).
Turut dalam peninjauan itu Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak beserta anggota dewan lainnya yakni Rommy Van Boy, El Barino Shah, Zulham Efendi, Lailatul Badri, dan Dame Duma Sari Hutagalung.
Hadir juga perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR/Perkim) Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP dan pihak kecamatan.
Politisi Partai Golkar itu tahu persis kalau kawasan itu awalnya hutan Mangrove yang keberadaannya sebagai kawasan resapan air untuk mencegah banjir rob di daerah itu.
“Jangan sampai disaat banyak pihak berupaya menyelesaikan banjir rob, justeru ada perusahaan melakukan penimbunan hutan mangrove.Dan berimbas kepada masyarakat secara luas ,” tegasnya.
Saling Tuding
Perwakilan DLH, Rudi, yang turut dalam peninjauan menegaskan pihaknya tidak pernah merekomendasikan penimbunan lahan tersebut. Termasuk menerbitkan izin Amdal.
Namun Rudi tak bisa menjawab mengapa izin PBG pagar tembok dan rencana pembangunan di lahan itu bisa terbit tanpa ada izin Amdal dan izin rekomendasi penimbunan dari DLH.
“Kok bisa terbit izin PBG nya kalau belum ada rekomendasi DLH. Ini aneh. Ada apa dengan Dinas Perkim Kota Medan,” tanya Hendra.
Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak juga menemukan soal izin PBG pagar tembok panjangnya 600 meter namun faktanya melebihi ukuran tersebut.
“Ini panjangnya tidak 600 meter. Kalau diukur bisa 1000 meter atau 2000 meter, silahkan ukur,” kata Paul.
Paul mengaku heran karena pihak DLH dan Perkim melakukan pembiaran hingga tanah selesai ditimbun dan dibangun tembok.
Sementara perwakilan Satpol PP mengaku pernah mencoba melakukan tindakan namun pihak Dinas Perkim menyebutkan bahwa bangunan ini sudah ada izinnya.
“Kami sudah menurunkan tim ke lokasi ini, tapi tidak bisa karena dinyatakan Dinas PKPCKTR/Perkim mengatakan sudah ada izin.Makanya, tidak ada tindakan apa pun,” kata perwakilan Satpol PP diarea lokasi.
Melihat adanya sikap saling ” buang badan ” dari OPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR/Perkim) Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP membuat berang Ketua Komisi 4 DPRD Medan.
“Kalian masing- masing OPD Pemko Medan memang tidak pernah becus bekerja.Apalagi Perkim jelas-jelas sudah tahu ini hutan mangrove yang sedang digalakan untuk dijaga dan dilindungi, tapi dikeluarkan izin.Ada apa dengan Perkim, lihat saja sisi hitungan pagar tembok saja secara kasat mata sudah salah.Bukan ditinjau ke lapangan, termasuk DLH juga tidak memahami aturan karena sudah mengetahui fungsi dari hutan mangrove,” tegas Paul Mei Anton Simanjuntak saat itu seraya berharap adanya tindakan dari Wali Kota Medan, Rico Waas. (ROM)
