MEDAN II
Komisi 3 DPRD Medan minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan melakukan verifikasi ulang jumlah pajak yang ditarik dari pihak cafe Coffee Box. Jumlah pajak restoran yang diterima dinilai terlalu minim dan kesan akal akalan.
Dimana pihak Bapenda menyatakan bahwa pembayaran pajak Coffe Box Palang Merah di Jln Suka Mulia, Medan Maimun sebesar Rp 70 juta/ bulan.
Imbasnya, hal ini membuat pihak Komisi 3 DPRD Medan heran.
“Semua jenis pajak dari Coffee Box supaya dihitung ulang. Kita minta verifikasi ulang oleh Bapenda karena pajak yang disetor terlalu minim sementara omset per hari dari restoran cukup besar sekitar 59 juta/ per hari,” ujar DRG Sinaga didampinggi anggota Komisi 3, Godfried Effendi Lubis saat memimpin RDP di ruang komisi 3 DPRD Medan, Selasa (10/6/2025).
Ikut hadir dalam rapat pihak Bapenda Dedy Wahyu Utama Kasubbid Bidang Pajak Reklame, Parkir, Air Bawah Tanah (ABT) Sarang Burung Walet, Ilham Nur Ketua Tim Kerja Lingkup Keberatan dan Sengketa Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan perwakilan Coffee Box Loila Saragih.
Untuk itu katanya, segala jenis pajak seperti restoran, PBB, ABT dan reklame supaya ditinjau ulang. Terkait pajak restoran, pihak pengusaha dituding tidak transparan soal data jumlah kursi untuk mendapatkan jenis izin usaha. Ketidaktransparan itu diduga mengurangi nilai pajak yang harus disetor.
Terkait hal itu pihaknya minta agar Dinas PMPTSP supaya merevisi jenis izin dan disesuaikan dengan fakta dilapangan.
“Fakta dilapangan untuk Coffee Box di Jl Palang Merah memiliki jumlah kursi ratusan. Maka jenis izin harus direvisi karena jumlah kursi bukan dibawah 100 lagi,” katanya.
Selain itu, guna memastikan agar maksimalnya perolelah pajak dari restoran, Komisi 3 menyarankan kepada Bapenda agar restoran Coffee Box di 3 tempat Kota Medan ditongkrongi setiap harinya.
“Kita sarankan agar Coffee Box ditongkrongi setiap hari. Ini juga akan kita awasi,” sebutnya seraya menyebut setelah RDP akan ada tindaklanjut untuk lebih baik. (ROM)
