MEDAN II
Terciduknya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting (TOP) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis pekan lalu diharapkan agar dapat diusut secara tuntas.
Dan tindakan yang dilakukan Topan Ginting diduga sudah lama bermain dalam proyek-proyek infrastruktur, termasuk saat menjabat Kadis PU Kota Medan hingga Pj Sekretaris Daerah sebelum diboyong ke tingkat provinsi.
“Dugaan korupsi ini bukan hal baru. Sudah berlangsung sejak Topan Ginting di Pemko Medan, bahkan saat menjadi Pjs. Sekda Kota Medan, hingga kini di Pemprov Sumut. KPK harus buka semua tabir korupsi ini secara transparan dan tidak pandang bulu,” tegas Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan,
Minggu (29/6/2025).
Ia menilai, OTT terhadap Topan Ginting mencoreng wajah Sumatera Utara dan menyakiti hati rakyat.
“Ini menampar muka Presiden Prabowo Subianto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri PU Dody Hanggodo. Di tengah krisis ekonomi, praktik suap proyek seperti ini sangat tidak pantas,” katanya.
Dalam hal ini, Sutrisno menduga kuat adanya kekuatan besar di balik sepak terjang Topan Ginting dalam mengatur proyek-proyek strategis, termasuk proyek jalan nasional yang merupakan wewenang Kementerian PUPR.
“KPK jangan hanya berhenti pada OTT. Semua penyedia jasa konsultan, kontraktor, hingga pemenang lelang proyek harus diperiksa. Jangan ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Ia juga menyinggung peran Gubernur Sumut Bobby Nasution. Sebagai atasan langsung Topan Ginting, Bobby diminta bertanggung jawab.
“Tidak mungkin Topan Ginting berani bermain proyek tanpa sepengetahuan pimpinan. Bobby harus memberi penjelasan ke publik,” ujar mantan anggota DPRD Sumut 2014-2019 itu.
“Jadi usut dari hulu ke hilir. Jangan ada yang ditutupi. Buka semua data proyek, telusuri aliran uang, dan periksa siapa saja yang menikmati,” sambungnya.
Sutrisno berharap, KPK benar-benar serius membongkar dugaan korupsi proyek infrastruktur ini dari akar hingga ke pucuk.
“Kami ingin kasus ini dibuka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Rakyat Sumut menunggu keberanian KPK untuk menindak siapa pun yang terlibat, apapun jabatannya,” tutupnya. (ROM)
