MEDAN II
Pemerintah Kota (Pemko) Medan dipastikan akan membangun enam underpass baru dan melakukan relokasi warga di pinggir sungai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Hal ini disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung didampingi Anggota Pansus lainnya Zulham Efendi dan dr Dimas Sofani usai pembahasan bersama pihak eksekutif di ruang rapat Badan Musyawarah, Selasa (22/07/2025)
Menurut Henry Jhon, pembangunan underpass menjadi opsi yang paling realistis dan memungkinkan dibanding pembangunan jalan tol maupun flyover.
“Kita sudah tanya ke Pemko Medan, apa yang bisa dibangun? Jalan tol tidak mungkin, flyover juga tidak mungkin katanya. Maka yang memungkinkan adalah underpass. Di Medan itu sudah ada delapan titik yang direncanakan, dua sudah terealisasi, jadi masih ada enam lagi,” jelasnya.
Salah satu Underpass yang direncanakan segera dibangun berada di kawasan Kampung Lalang.
“Yang akan segera dibangun yaitu Underpass di Kampung Lalanh.Namun, yang lain mereka belum mau merinci di titik-titik mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan selanjutnya,” katanya seraya mengatakan pembiayaan proyek ini direncanakan berasal dari dana APBD atau pembiayaan APBN.
Selain pembangunan infrastruktur, DPRD juga menyoroti masalah penanganan banjir, khususnya relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai.
Henry Jhon menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menyatakan kesediaannya mendukung relokasi asalkan Pemerintah Kota Medan segera mengajukan proposal.
“Sebenarnya persoalan ini sudah kita sampaikan sejak lama dan Pemerintah pusat kabarnya juga sudah setuju, tapi proposal dari Pemko Medan belum juga diajukan,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Terkait persoalan lahan, menurut Henry Jhon sebenarnya tidak ada masalah. “Kita sudah punya rumah susun di Kayu Putih, dan lahan seluas tiga hektare di Johor,” tambahnya.
Henry juga menyinggung pentingnya lokasi relokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal warga saat ini agar tidak mengganggu mata pencaharian dan keseharian mereka.
“Pernah ada usulan agar rusun yang dibangun tidak jauh dari lokasi asal warga. Ini penting agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan tetap terhubung dengan komunitasnya,” pungkasnya. (ROM)
