MEDAN II
Anggota DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, mengusulkan agar Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait mekanisme parkir mengatur penggratisan tarif parkir bagi driver ojek online (ojol) di Kota Medan.
Godfried menilai, pergerakan ekonomi di Kota Medan juga tidak terlepas dari tingginya aktivitas ojol. Oleh karena itu, sudah selayaknya aktivitas menjemput orang, mengantar barang dan membeli makanan yang dilakukan ojol dibebaskan dari tarif parkir.
“Terkadang ojol itu harus menjemput orderan di dalam komplek yang ada tarif parkirnya. Kasihan mereka (ojol) kalau dikenakan parkir, paling berapa ongkosnya. Pemko Medan harus memperhatikan itu, buat aturan khusus dalam Perwal soal parkir yang baru nanti. Ini akan kita kawal dan sudah diusulkan. Saat ini lagi dibahas di Bagian Hukum Pemko Medan,” kata Godfried kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).
Dengan diberlakukannya aturan khusus tersebut, kata Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, secara otomatis jumlah pasti driver ojol di Kota Medan bisa diketahui.
“Jadi ketika ada bantuan Pemko Medan bisa dengan mudah menyalurkannya dan tetap sasaran. Seperti saat ini ada pengcoveran pekerja informal, hitung berapa banyak driver ojol yang sudah tercover dan berapa yang belum. Dengan begitu mereka merasa diperhatikan. Apalagi ojol merupakan salah satu elemen yang juga melakukan demo besar-besaran kemarin. Mereka harus diakomodir dan diperhatikan,” kata politisi PSI yang duduk di Komisi 3 DPRD Kota Medan ini.
Godfried tidak menampik bahwa selama ini nasib ojol seperti terpinggirkan. Hal itu bisa dilihat dari tingginya pemotongan biaya aplikator terhadap mereka.
“Sampai sekarang kita lihat pemotongan jasa mereka itu masih tinggi. Mereka bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk mencari makan, namun sejauh ini perhatian terhadap mereka masih sangat minim. Banyak sebenarnya sektor yang harus diperhatikan, namun yang paling mendasar kita kawal adalah tarif parkir ini dulu,” ujarnya.
Selain ojol, Godfried juga mengingatkan Wali Kota Medan untuk memperhatikan nasib buruh dan mahasiswa yang juga melakukan aksi demo besar-besaran beberapa waktu lalu.
“Semua tidak terlepas dari rasa yang tidak diperhatikan. Beberapa usulan sudah kita sampaikan ke Pemko Medan, beberapa diantaranya soal upah buruh dan beasiswa kepada mahasiswa. Untuk tahun ini kuota beasiswa mahasiswa sudah kita tambah menjadi 1.000 orang dari tahun sebelumnya 500 orang. Soal upah buruh, Pemko Medan bisa membahasnya bersama pihak terkait. Kita minta semua itu diakomodir agar masyarakat bisa sejahtera dan merasa terbantu oleh Pemko Medan,” tutupnya. (ROM)
