TANJUNGBALAI II
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai dan Bank Sumut menegaskan langkah bersama dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN sekaligus memperkuat transparansi dan tata kelola dalam pengelolaan pembiayaan perumahan.
Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan kedua institusi dalam menghadirkan layanan publik yang akuntabel, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga. Hal tersebut ditegaskan Walikota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Kota Tanjungbalai, Zul Abdiman, S.Kom., M.M.
Zul Abdiman mengungkapkan Pemko Tanjungbalai telah menerima kuota penyediaan 677 unit rumah bersubsidi, bagian dari 20.000 kuota Sumatera Utara dalam program nasional 3 juta rumah.
Menurutnya, skala alokasi tersebut tidak hanya memberi ruang lebih luas bagi MBR dan ASN untuk memiliki rumah pertama, tetapi juga mendukung agenda strategis pemerintah daerah dalam menata kawasan permukiman secara lebih inklusif.
“Pemerataan akses hunian adalah fondasi penting menuju kota yang berkelanjutan. Kuota ini membuka peluang nyata bagi masyarakat Tanjungbalai agar bisa segera memiliki rumah layak huni dengan pembiayaan yang lebih terjangkau,” jelas Zul Abdiman.
Dukungan pembiayaan dari Bank Sumut menjadi bagian elemen kunci program ini. Pemimpin Cabang Bank Sumut Tanjungbalai, Baran Enda Harahap menyampaikan bahwa Bank Sumut siap membiayai 300 unit rumah hingga Desember 2026 melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia menegaskan bahwa setiap proses pembiayaan dijalankan dengan standar tata kelola yang kuat, prinsip kehati-hatian, serta pemantauan risiko yang ketat.
“Sebagai bank daerah, kami bertanggung jawab memastikan pembiayaan berjalan sehat, transparan, dan memberikan manfaat secara maksimal. Kami berterima kasih kepada Pemko Tanjungbalai atas sinergi yang dibangun, dan kami siap melaksanakan mandat ini secara profesional,” tegas Baran.
Program rumah bersubsidi yang disosialisasikan menawarkan skema yang sangat kompetitif. Harga mulai Rp166 juta, bunga tetap 5 persen, tenor hingga 20 tahun, dan cicilan mulai Rp1 juta per bulan menjadikannya salah satu opsi pembiayaan paling terjangkau di Sumatera Utara. Dengan uang muka hanya 1 persen atau sekitar Rp1,6 juta, masyarakat sudah dapat mengakses rumah pertama dengan prosedur yang relatif mudah.
Meski demikian, Bank Sumut tetap menerapkan ketentuan seleksi yang sesuai regulasi untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Pemohon wajib merupakan WNI yang belum memiliki rumah, berusia 21–60 tahun, memiliki NIK dan NPWP, dan memiliki rekam jejak kredit yang sehat. Aturan ini menjadi bagian penting dari prinsip GCG yang dipegang teguh Bank Sumut, sekaligus memastikan pembiayaan tepat sasaran.
Kolaborasi strategis antara Pemko Tanjungbalai dan Bank Sumut mencerminkan komitmen nyata untuk memperkuat good governance di sektor pelayanan publik dan pembiayaan daerah. Dengan transparansi informasi, edukasi yang menyentuh langsung masyarakat, dan implementasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, program ini diharapkan dapat mendorong kepercayaan dan partisipasi publik sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem hunian layak yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Tanjungbalai. (TF)
