MEDAN II
Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke posko tanggap darurat bencana di Gedung PKK Kota Medan, Selasa (9/12/2025).
Ia ingin secara langsung distribusi nasi bungkus yang dilakukan pihak Pemko Medan melalui BPBD.
Hasilnya, harga nasi Rp 24.200 dengan isi lauk ayam terlalu mahal, sehingga akan dilakukan rapat gabungan di DPRD Kota Medan.
“Hasil sidak untuk melihat nasi bungkusnya. Saya melihat tadi itu ada nasi pakai ayam saja itu di harga 24.200. Menurut saya kemahalan. Itu nanti kita bawa dalam rapat di DPR dengan BPBD. Kita gelar rapat gabungan komisi 2 dengan komisi 4,” ucapnya.
Terkait dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) Pemkot Medan yang sebagiannya masih akan dibelanjakan untuk penanganan banjir.
“Dengan lambatnya juga menganggarkan uang yang Rp 4,7 miliar lebih sisa dari nasi yang Rp 5,8 miliar untuk diserap mau dibagikan ke masyarakat. Ngapain lagi, terlalu lama,” kata Paul.
Ia menjelaskan, dari total Rp 5,8 miliar anggaran Pemkot Medan yang dialihkan untuk penanganan banjir, Rp 1,1 miliar digunakan untuk membeli nasi bungkus bagi pengungsi.
Namun, dari hasil rapat bersama BPBD dan dinas terkait, Paul mengatakan, pendistribusian nasi bungkus bagi pengungsi terkesan tidak transparan dan merata.
“Yang dapat rupanya pilih-pilih kasih juga kalau camatnya enggak ngasih tahu, bisa tidak dapat walaupun di situ ada pengungsi. Ya harusnya kan mereka bagian tanggap bencana mereka kan kalau dapat data harus dilihat ke lapangan juga kan, di-cross check. Benar enggak di situ ada berapa pengungsi,” ujarnya.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 4,7 miliar, menurut pengakuan BPBD Medan, saat ini masih akan dibelanjakan. Paul mengatakan, hal ini sudah terlambat lantaran banyak pengungsi yang sudah pulang ke rumah.
“Ya harusnya secepatnya, masyarakat sudah pada pulang. Dan korban banjir sudah enggak ada lagi, ini masih ada nasi lagi dibagikan. Ya kalau memang betul dibagi kita juga enggak keberatan, kalau memang betul ada yang masih mengungsi. Tapi kalau sudah di rumahnya nanti nasinya ke mana dibagi. Kan tidak tepat sasaran,” ujar Paul.
Paul mengatakan, terkait hal ini, pihaknya akan mengadakan rapat gabungan antara Komisi 4 dan Komisi 2 dan dinas terkait untuk mempertanyakan penggunaan anggaran terkait banjir.
Dalam rapat ini, kata Paul, ia juga akan menyampaikan hasil inspeksi pembelanjaan nasi bungkus yang dinilai terlalu mahal.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Medan, Herbert Panjaitan, menjelaskan anggaran Rp 1,1 miliar tersebut dibagikan setiap hari kepada pengungsi sebanyak 6.000 bungkus.
“Di mana pembagiannya pada pagi, siang dan malam hari masing-masing 2.000 bungkus. Pembagian ini berlangsung mulai tanggal 2-9 Desember 2025,” jelasnya.
Ia mengatakan, berdasarkan perencanaan setiap bungkus nasi itu seharga Rp 35.000, namun yang dibelanjakan dengan harga Rp 24.200.
“Untuk lauknya saya juga kurang tau, karena bukan bidang saya yang melakukan pembelian. Jadi kalau lebih detail saya juga tidak bisa menjelaskan dan kurang etis,” ucapnya di Gedung DPRD Medan. (ROM)
