MEDAN II
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE, melontarkan kritik tajam terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya, gagasan tersebut bukan sekadar persoalan teknis elektoral, melainkan menyentuh jantung demokrasi itu sendiri, yakni kedaulatan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan perwujudan nyata amanat reformasi dan prinsip demokrasi konstitusional. Demokrasi, kata Hasyim, tidak boleh direduksi menjadi sekadar kesepakatan di antara elite politik, sebab kekuasaan hanya sah dan bermakna apabila lahir dari pilihan langsung rakyat.
Ia menilai, pengalihan hak memilih kepala daerah dari rakyat kepada DPRD merupakan langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Wacana tersebut berpotensi menghidupkan kembali praktik demokrasi elitis yang tertutup, menjauhkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan, serta membuka ruang lebar bagi politik transaksional.
“Pertanyaan yang harus dijawab secara jujur adalah: apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu benar-benar merupakan kehendak rakyat, atau justru sekadar kepentingan segelintir elite yang ingin memusatkan kembali kekuasaan di ruang-ruang politik tertutup?” ujar Hasyim dengan nada tegas.
Menurutnya, kepala daerah yang kuat dan berwibawa adalah pemimpin yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Mandat tersebut melahirkan legitimasi, akuntabilitas, serta tanggung jawab moral untuk berpihak dan mengabdi, bukan sekadar mengelola kompromi kekuasaan.
Hasyim menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan salah satu capaian terpenting dari reformasi, yang lahir dari perjuangan panjang rakyat melawan sistem politik yang sentralistik dan elitis. Karena itu, setiap upaya menarik kembali hak pilih rakyat harus dipandang sebagai kemunduran sejarah yang mengancam kualitas demokrasi.
Secara ideologis, sambung Hasyim, PDI Perjuangan berdiri tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi harus membumi, hidup di tengah rakyat, dan tidak boleh dikunci di ruang-ruang kekuasaan yang sempit.
“Satyam Eva Jayate—kebenaran pasti menang. Kebenaran itu adalah bahwa rakyatlah pemilik sah kedaulatan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hasyim menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk terus berada di garis depan menjaga hak politik rakyat.
“Di sanalah kami berdiri, di pihak rakyat, dan untuk selama-lamanya kami akan mempertahankan demokrasi yang lahir dari suara mereka, bukan dari kesepakatan segelintir elit,” pungkasnya. (ROM)
