MEDAN II
Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H Iswanda Ramli SE menekankan agar rumah sakit di Kota Medan baik pemerintah maupun swasta tidak mempersulit masyarakat saat akan berobat.
Hal ini disampaikannya saat Sosialisasi ke II Tahun 2026 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Teratai Ujung Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Minggu (15/2/2026).
Kegiatan serupa juga dilaksanakan Iswanda Ramli di Jalan Garuda Gang Langgar Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal.
Ia mengatakan sesuai Perda Kota No 4 tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Kota, masyarakat Medan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal tanpa adanya diskriminasi.
Namun dalam perjalanannya, kata Sekretaris Komisi 2 DPRD Medan yang akrab disapa Nanda ini, masih ada rumah sakit yang menolak pasien Universal Health Coverage (UHC) dengan alasan kamar penuh.
“Saya sering mendapat pengaduan dari masyarakat yang mendapat penolakan dari rumah sakit dengan alasan kamar penuh,”ungkap Nanda.
“Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Medan, harus memikirkan hak kesehatan masyarakat, mengimbau agar rumah sakit menambah ruang inapnya, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik,” sambung Nandam
Memang diakui Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini, Pemko Medan, selalu berbuat terbaik untuk masyarakat, peka dan tanggap terhadap keluhan masyarakat, salahsatunya adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis lewat UHC.
Bahkan kata Nanda didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2025-2030, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap telah meningkatkan UHC menjadi UHC Primer sebagai prioritas utama terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Namun kata Nanda yang juga Wakil Ketua Pansus RPJMD Medan tahun 2025-2030 ini, ada hal menarik di dalam UHC Primer tersebut, kalau selama ini masyarakat yang melakukan rawat inap dibatasi tiga sampai empat hari oleh pihak rumah sakit, namun melalui UHC Primer ini diharapkan dapat dilayani sampai benar-benar sembuh.
Untuk itu Nanda ini menekankan kepada rumah sakit agar tidak mempersulit warga yang akan berobat, rumah sakit harus transparan soal ketersediaan kamar/bet.
Tapi yang tak kalah pentingnya adalah ungkap Nanda, Pemko Medan harus meningkatkan SDM Tenaga Kesehatan serta memenuhi dokter spesialis yang masih kurang.
“Jadi kalau katanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan akan mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat itu cukup baik dalam rangka membangun rumah sakit tersebut .Namun yang palingnya adalah bagaimana membangun SDM Tenaga Kesehatannya menjadi lebih baik dan mengisi dokter spesialis yang masih kurang,” papar Nanda.
Dalam sorper tersebut Tokoh Masyarakat HR Pakpahan mengusulkan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.
“Kita sangat berharap di Kelurahan Sari Rejo ini ada Puskesmas atau Pustu, sebab untuk ke Puskesmas Polonia jaraknya cukup jauh, harus memutar lewat bandara,”ujarnya.
Pernyataan serupa juga diungkap Plt Camat Medan Polonia Rangga Kartika Sakti, bahwa di Kelurahan Sari Rejo tidak ada Puskesmas atau Pustu, atau paling tidak ada puskesmas keliling (Pusling) sehingga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Hal lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat adalah kata Rangga integrasi layanan primer (ILP) atau yang dulunya dikenal Posyandu Lansia dan Posyandu Balita.
“Jadi bapak-ibu dipersilakan untuk menggunakan layanan ILP ini, Bapak-Ibu dapat mengecek kesehatannya lewat layanan ILP setiap bulannya,”imbuh Rangga.
Tidak hanya itu, Rangga juga mengingatkan kepada masyarakat kota Medan dapat berobat di rumah sakit mana saja di Kota Medan dengan menggunakan program UHC yang sekarang sudah ditingkatkan menjadi UHC Primer.
“Inilah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Pemko Medan terhadap warganya, sehingga harus benar-benar dimanfaatkan,”imbuh Rangga.
Hadir dalam sosper tersebut mewaliki Kepala Puskesmas (Kapus) Polonia dr Dorana Pakpahan, Kasi Trantib Keluran Sari Rejo Aslian Sibarani SH. Tokoh Agama Indra Budiman, Kepala Lingkungan (Kepling) Kelurahan Polonia Sumarni, serta ratusan masyarakat Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia lainnya. (ROM)
