MEDAN II
Pemko Medan melalui Satpol PP diminta tegas untuk merobohkan 1 unit 1 lantai bangunan dan pagar tanpa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jl Perjuangan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Tindakan tegas patut dilakukan guna memberi efek jera kepada pemilik karena tidak taat aturan bahkan mengabaikan Surat Peringatan (SP).
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan El Barino Shah SH MH kepada wartawan, Kamis (10/7/2025) menyikapi bangunan tanpa izin, dan pengerjaan bangunan berjalan mulus kendati sudah disegel serta mendapat SP III dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
“Saya minta Satpol PP agar bertindak tegas menghancurkan bangunannya karena mengabaikan SP dan dinilai melecehkan Pemko Medan. Faktanya, kendati bangunan sudah disegel, tetapi pengerjaan masih berlanjut,” tegas El Barino.
Penegasan anggota Komisi 4 DPRD Medan ini sangat beralasan, sebab dari amatan wartawan kendati Dinas PKPCKTR telah menyurati pemilik bangunan untuk bongkar bangunan sendiri. Bahkan Satpol PP telah melakukan penyegelan pada 16 Juni 2025. Ternyata pada 9 Juli 2025 terlihat pengerjaan bangunan masih berlanjut. Artinya, penyegelan yang dibuat Satpol PP tidak diindahkan.
“Kita sangat menyesalkan sikap pemilik bangunan yang tidak menghargai aturan Pemko Medan. Pada hal, tindakan penyegelan sudah tepat dan patut diapresiasi karena pemilik bangunan tidak mengantongi PBG,” tandas El Barino yang saat ini duduk di Komis IV DPRD Medan membidangi pembangunan.
Untuk itu, El Barino mendorong Satpol PP untuk bertindak tegas membongkar bangunan. Karena selain menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG juga telah merusak estetika kota.
“Apalagi sikap pemilik bangunan yang terkesan menantang tidak mentaati ketentuan dari Pemko Medan. Kita tidak anti pembangunan tetapi hendaknya semua harus taat aturan yang dilakukan Pemko Medan,” pungkas El Barino. (ROM)
