MEDAN II
Warga Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai keluhkan bantuan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak pernah dapat. Warga menuding pendistribusi bantuan tidak tepat sasaran karena penerima jatuh kepada warga status ekonomi bagus sementara yang miskin tidak dapat.
“Banyak warga kurang mampu di sini yang tidak pernah mendapat bantuan. Yang dapat bansos malah yang kaya dan itu itu saja,” ujar salah satu warga saat mengikuti acara reses El Barino Shah SH MH dalam pelaksanaan Reses IV masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 TA 2025 sesi ke II di Jl Tangguk Bongkar I, Lingkungan 2, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, Minggu (21/12/2025).
Untuk itu, warga berharap, dengan kedatangan El Barino menyerap aspirasi mereka bisa mengakomodir keluhan masyarakat.
“Kami minta supaya penerima PKH dievaluasi kembali sehingga bantuan tepat sasaran. Atau warga yang mendapat bantuan secara bergantian,” pinta warga.
Kemudian, warga pun berharap kepada El Barino supaya berjuang memfasilitasi agar jumlah kuota penerima bantuan dapat ditambah.
“Masih banyak warga miskin yang belun pernah mendapat bantuan. Supaya jangan saling tuding maka perlu ditambah jumlah kuota penerima,” harap warga.
Keluhan lain juga mengemuka, terkait keamanan lingkungan yang tidak kondusif. Tingkat kejahatan pencurian masih marak dan diharapkan penindakan tegas dari pihak Kepolisian.
Menyikapi keluhan warga terkait bantuan PKH yang belum tepat sasaran. El Barino minta kepada Kepling dan Lurah benar benar melakukan pendataan terhadap warganya. Kemudian dilakukan evaluasi sehingga bantuan tepat sasaran dan merata.
“Tujuan pemerintah membantu warga prasejahtera agar dapat bangkit terhindar dari kemiskinan,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Terkait keamanan lingkungan, El Barino dorong Kepling dan Lurah supaya merealisasikan pembentukan Pos Siskamling. Untuk pengaktifan Pos Siskamling diharuskan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama.
“Yang paling penting tetap kordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI (Babinsa) setempat,” saran anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan ini. (ROM)
