MEDAN II
Ketua Fraksi Hanura PKB, Jansen Simbolon marah sekaligus memberikan kritikan terhadap sistem oligarki.
Pasalnya, sistem oligarki tersebut masih dirasakan kalangan anggota DPRD Kota Medan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Ia menyinggung adanya dugaan oligarki dan perusahaan- perusahaan yang dibackup sehingga aspirasi masyarakat sulit diperjuangkan.
Politisi Hanura menyoroti adanya proses penandatanganan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang disebutnya kerap berbelit di DPRD Kota Medan.
“Kebanyakan selama ini memang kepentingan-kepentinhan pribadi.Sehingga Untuk menekenkan biar supaya RDP aja pun susah. Nah, ini yang kita nggak mau. Oligarki itu tidak lebih utama ketimbang masyarakat Kota Medan.Jadi kepada kawan-kawan ayo bersuaran ,”kata Janses dengan nada tegas yang saa itu langsung membantinf kertas putih didepannya.
Pernyataan itu disampaikan, Janses saat menanggapi aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dalam pertemuan di ruang Badan Musyawarah DPRD Medan, Senin (8/9/2025) yang menyampaikan berbagai tuntuntan termasuk fasilitas mewah para wakil rakyat.
Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala serta sejumlah anggota dewan lainnya.
“Ini tuntuntan membahas ologarki sudah saya sampaikan,” kata Janses yang terkesan menyindir pimpinan dewan, mengingat penandatanganan RDP merupakan kewenangan Ketua DPRD.
Ia meminta agar anggota DPRD Medan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat hanya karena perbedaan partai atau ego politik.
Bahkan saat Janses menyampaikan tanggapan asprasi mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen terlihat berusaha mengakhiri jalannya penyampaian.
Ia mengingatkan agar DPRD Medan tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan segelintir pengusaha.
Janses menyebut banyak keluhan warga yang tidak diakomodir oleh perusahaan, mulai dari persoalan tenaga kerja hingga keberadaan pabrik yang menimbulkan masalah.
“Masyarakat menolak dioperasikan lagi pabrik itu. Mati pun saya siap mengorbankan nyawa untuk menutup pabrik nakal tersebut,” tegasnya yang saat ini terus mempersoalan PT Agro Raya Mas seraya meminta agar Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dapat memberikan dukungan.
Ia mengaku pada periode sebelumnya DPRD kurang maksimal memperjuangkan aspirasi.Karena pada periode sebelumnya tidak dapat bersuara.
Namun di periode sekarang, Janses berkomitmen lebih vokal menyuarakan kepentingan rakyat.
“Selama ini saya dua periode.Tapi kami mohon maaf disatu periode kami 50 anggota DPRD Kota Medan tidak bisa berkutik dan harus vakum satu periode karena ada yang lebih hemat dari kami.Untuk periode ini kami akan lebih langtang bersuara atas apa yang menjadi persoalan masyarakat, mari kita bersinergi,” ucapnya.
Selain masalah perusahaan, Janses turut menyinggung nasib guru honorer yang juga menjadi bagian tuntuntan mahasiswa.
Ia menegaskan Komisi 2 DPRD Medan tidak pernah mundur dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer, salah satunya melalui RDP bersama Aliansi Guru Honorer Bersatu.
“Percayalah, kami tetap berkomitmen. Kalau ada yang mengatakan guru adalah beban negara, saya justru bilang sebaliknya: Sri Mulyani adalah beban Tuhan,” ujar Janses lantang.
Pernyataan keras anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan tersebut mendapat sorakan mahasiswa yang hadir.
Ia menegaskan DPRD Medan harus berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan oligarki dan perusahaan bermasalah.
Klarifikasi Ketua DPRD Medan
Saat dimintai tanggapan, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen membantah tudingan tudingan tersebut.
“Nggak ada itu,” kata Wong singkat kepada wartawan. (ROM)
