MEDAN
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia akhirnya menganulir vonis bebas konglomerat asal Medan, Mujianto Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) yang sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Medan. Pada majelis tertinggi ini, putusan Mujianto diubah menjadi 9 tahun penjara terkait kasus korupsi kredit macet senilai Rp39,5 miliar.
Selain hukuman penjara, majelis hakim yang diketuai Surya Jaya, dalam amar putusannya juga menghukum agar terdakwa membayar denda sebesar Rp500 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.
Mujianto juga dijatuhi hukuman untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara senilai Rp 13.400.000.000, dengan subsider 4 tahun penjara.
“Kabul. Terbukti Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 5 ayat 1 UU TPPU. Pidana penjara 9 tahun, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan,” isi putusan kasasi dilansir dari situs MA, Selasa (20/6).
Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Mujianto. Menurut hakim, Mujianto tidak tau menahu terkait lahan yang dijual kepada Canakya Suman, diagunkan kembali ke bank.
Sementara jaksa penuntut umum menuntut Mujianto dengan penjara selama 9 tahun. Karena alasan itu pula jaksa kasasi. Alhasil, MA mengabulkan permohonan jaksa dan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara.
Sementara dalam kasus ini sendiri berawal dari, Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Canakya Suman seluas 13.680 m2 yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.
Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direkturnya Canakya Suman mengajukan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Kredit Yasa Griya di bank plat merah tersebut dengan plafon Rp39,5 milyar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat Peristiwa Pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kemudian, dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 miliar. (ROM)
