PEMATANGSIANTAR II
Guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Kota Pematangsiantar serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi memimpin dan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Pematangsiantar, di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Rabu (08/10/2025).
Perwakilan BGN Kota Pematangsiantar Party O memaparkan, jumlah total penerima manfaat MBG sebanyak 11.413, dan tersebar di 29 lokasi serta 1 lokasi Posyandu dengan penerima manfaat ibu hamil dan balita.
“Lokasi dapur MBG tidak boleh jauh dari tempat tujuan pendistribusian (sekolah atau posyandu), guna meminimalisir waktu ke lokasi yang ditempuh. Jaraknya lebih kurang dari 5 kilometer,” katanya.
Ia juga menyampaikan, setiap SPPG wajib memenuhi sertifikat, antara lain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan sertifikat halal.
“Sertifikasi ini penting sebagai standar penyelenggaraan program MBG agar meminimalkan risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan, dan kita sedang akselerasi agar semua dapat tercapai segera,” katanya.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekda Junaedi Antonius Sitanggang mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar selaku Satuan Tugas (Satgas) sangat mendukung berjalannya program MBG.
“Pemko bertindak sebagai Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tugas mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan program berjalan efektif di wilayahnya. Satgas ini memiliki dua fungsi utama: mengawasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang berbasis kemitraan dan menentukan titik SPPG terpencil yang akan dihubungkan langsung dengan pemerintah daerah,” terang Junaedi.
Ia menjelaskan, Pemko Pematangsiantar berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, sekolah, tenaga kesehatan, dan penyedia pangan lokal, BPKPD, Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disdukcapil, Bagian Kesra, Dinas LH, Diskominfo, dan Dinas Perhubungan.
Junaedi mengatakan, Pemko Pematangsiantar sebagai Satgas sangat mendukung ekonomi lokal, mendorong perputaran sektor ekonomi lokal melalui bahan makanan dari petani, peternak, dan industri makanan setempat, khususnya Kota Pematangsiantar.
Selain penyaluran, Junaedi menyampaikan secara tegas kepada pengurus BGN agar merekrut yang berdomisili Kota Pematangsiantar, karena kegiatan ini dapat menurunkan angka pengangguran.
“Karena pelaksanaan Program MBG ini dapat menyerap dan membuka lapangan pekerjaan. Khusus Kota Pematangsiantar, kami berharap BGN Pematangsiantar dapat dan wajib melakukan rekrutmen yang terbuka dan transparan serta menyerap tenaga kerja yang layak bagi warga Pematangsiantar dalam membantu mensukseskan program MBG,” tukasnya.
Junaedi juga menjelaskan, dengan adanya Program MBG, inflasi teratasi, Stunting teratasi, dan pemenuhan gizi teratasi.
Masih kata Junaedi, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi ingin program MBG dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala, khususnya di Kota Pematangsiantar.
“Kolaborasi dan sinergi Pemerintah Kota dan BGN harus sinkron, karena ini adalah program yang berkelanjutan,” tuturnya. (*)
