TANJUNGBALAI II
Pemerintah Kota Tanjungbalai meraih penghargaan diawal tahun 2026 untuk tingkat Nasional. Penghargaan tersebut atas komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui layanan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemko Tanjungbalai berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama dalam ajang yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Rabu (28/1/2026) kemarin
Kota Tanjungbalai Bersama 133 Pemda Kab/Kota se Indonesia yang berhasil meraih penghargaan UHC Award 2026 Kategori Pratama. Pemko Tanjungbalai dinilai mampu menjaga konsistensi serta menunjukkan keseriusan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kategori Pratama diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan minimal 98%, tingkat keaktifan minimal 80%, dan status pembayaran iuran PBPU Pemda yang telah lunas hingga September 2025.
Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kota Tanjungbalai tercatat mencapai 98,81% dan cakupan keaktifan mencapai 81,67% dari total penduduk 187.424 jiwa.
Capaian tersebut menjadi bukti upaya Pemko Tanjungbalai dalam memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim yang diserahkan Direktur Utama BPJS Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc. Ph.D disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar
Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim mengatakan Pemerintah Daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.
“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.
Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemprov, serta seluruh stakeholder terkait dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.
Tentunya Ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun Pemerintah Daerah. Namun, hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” tambah Mahyaruddin Salim
Untuk itu, dukungan konstribusi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memberikan alokasi anggaran menunjukkan bukti dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam mensukseskan program UHC di daerah serta peran strategis Pemerintah daerah dan kepala daerah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Tanjungbalai, pungkasnya
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.
“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.
Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025. Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Tanjungbalai, Plt Kadis Kesehatan Safrina Harahap, Plt Kadis Dukcapil Heri Antoni, Plt Kadis Kominfo Indra Adiguna dan OPD terkait lainnya. (TF)
