TANJUNGBALAI II
Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim didampingi Kadis BPKAD Siti Fatimah memimpin Rapat Terbatas Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai tahun 2025 di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa sore (1/7/2025)
Dalam rapat ini Walikota menyampaikan dengan tegas, bagaimana kita meningkatkan PAD, tentu kita perlu dukungan masyarakat. Kita harus berikan pembangunan yang pro masyarakat, berbagai bantuan yang dibutuhkan harus diberikan. Kita berikan semaksimal mungkin apa yang bisa kita berikan.
“Jika hal itu telah kita lakukan, tentu masyarakat akan mendukung kita. Jangan kita hanya menuntut tanpa memberikan yang nyata. Kalau tidak ada perubahan, mari kita lebih bekerja keras lagi dan melakukannya lebih baik lagi agar pada saat pelaksanaannya benar benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanjungbalai.”
Khusus penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Reklame dan perizinan. Kendala yang kita lihat dari penataan reklame dan izin PBB, semua harus dirancang lebih matang terlebih dahulu melalui aturan yang akan ditetapkan yakni Peraturan Wali Kota (Perwa). Sinkronisasi antara PBB dan Izin (Reklame) agar lebih efektif dan efisien
Lebih lanjut, Walikota menyampaikan saat ini RTRW Kota Tanjungbalai sudah dalam tahap pembahasan semoga segera selesai agar penetapan suatu lokasi tertentu dapat dengan jelas penempatannya. Artinya, setiap apapun yang kita laksanakan harus didasari dan dibuat payung hukumnya yang jelas sehingga setiap progam yang kita laksanakan tidak menimbulkan hal yang tidak baik ditengah masyarakat
“Langkah awal yang saat ini kita telah laksanakan adalah 1 Peraturan Daerah (Perda) dan 2 Peraturan Wali Kota (Perwa). Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sedangkan rinciannya diatur dalam Perwa dan saat ini telah tindaklanjuti Propinsi,” sebunya.
Terkait beberapa potensi PAD yang menjadi perhatian, Mahyaruddin menyampaikan agar benar benar bekerja maksimal dan laporannya juga lebih transparan dan akuntabel mulai penyusunan perencanaan yang didasari payung hukum, sistem dengan aplikasi online dan dukungan data yang jelas.
Banyak potensi PAD yang akan kita kelola diantaranya retribusi sampah, retribusi pasar, sarang burung walet, retribusi PBB, retribusi pelabuhan (parkir kapal atau tambatan kapal), reklame dan potensi lainnya yang selama ini pengelolaannya belum maksimal untuk itu akan kita optimalkan untuk dikelola oleh OPD pengelola PAD.
“PAD Kota Tanjungbalai saat ini memang masih kecil, karena itu, semoga dengan kerja keras kita semua kedepan kita dapat menggenjot PAD kita meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga kita dapat membangun daerah dengan hasil yang kita dapatkan sendiri,” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat ini, Para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan OPD Pengelola PAD, serta staf BPKAD bidang terkait. (TF)
