MEDAN II
Rapat pembahasan penanganan banjir yang digelar Komisi 4 di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan, Senin (22/12/2025), berlangsung panas. Sejumlah anggota dewan meluapkan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang dinilai tidak serius dan setengah hati dalam menangani persoalan banjir yang terus menghantui warga.
Minimnya kehadiran perwakilan Pemko Medan dalam rapat tersebut menjadi sorotan utama. Kondisi itu memicu kemarahan anggota DPRD yang menilai rapat strategis justru tidak direspons dengan kesungguhan.
Anggota DPRD Medan, Renville Pandapotan Napitupulu secara tegas menyatakan Pemko Medan gagal menunjukkan komitmen nyata.
Menurutnya, ketidakhadiran unsur penting Pemko dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjadi bukti lemahnya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir.
“Pemko tidak serius membahas banjir. Ini terlihat dari minimnya kehadiran mereka dalam rapat penting seperti ini. Bahkan dengan anggaran mencapai Rp1,5 triliun, mereka sendiri pesimis banjir bisa dituntaskan,” tegas Renville.
Ia juga mengkritik pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, yang dinilai hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp250 juta untuk penanganan satu sungai. Jumlah tersebut dianggap jauh dari memadai, terlebih fasilitas pendukung seperti alat berat amphibi hanya tersedia dua unit.
“Normalisasi sungai juga tak kunjung dilakukan. Padahal ini masalah mendesak. Kami mendorong agar APBD Kota Medan digunakan secara maksimal untuk penanganan banjir,” ujar politisi PSI ini.
Renville menambahkan, pada Januari mendatang DPRD harus sudah menerima laporan resmi terkait penggunaan APBD untuk penanganan banjir agar langkah konkret bisa segera dilakukan.
Nada keras juga disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Medan lainnya, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia memperingatkan akan terjadi konflik terbuka apabila pembahasan banjir kembali tidak fokus dan tidak menghasilkan solusi nyata.
“Kamis nanti kami siap ribut dengan Pemko Medan kalau pembahasan banjir masih tidak fokus. Ini soal keselamatan dan penderitaan warga,” tegas Paul yang menyayangkan tidak hadirnya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan.
Para anggota DPRD berharap program penanganan banjir yang telah direncanakan benar-benar dijalankan secara serius dan terukur, sehingga pada 2026 mendatang dapat memberikan dampak signifikan dan nyata bagi masyarakat Kota Medan. (ROM)
