MEDAN
Anggota DPRD Medan, Robi Barus SE dorong Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution agar penerapan Perda penanggulangan kemiskinan maksimal di Kota Medan. Selain lima program prioritas yakni kesehatan, infrastruktur jalan, banjir, kebersihan dan penataan kawasan heritage, juga penanggulangan kemiskinan harus menjadi perhatian khusus.
“Tentu, penerapan Perda harus lebih maksimal demi peningkatan kesejahteraan warga Kota Medan. Apalagi kondisi saat ini banyak warga tambah susah akibat terdampak Covid-19 ,” ujar Robi Barus saat menggelar sosialisasi Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan Kemiskinan di Jalan Gatot Subroto /Jalan Titipan Gang Pertama, Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (4/12/2021).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan pihaknya prihatin melihat warga semakin kesulitan ekonomi akibat dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) yang berkepanjangan. Untuk itu, pemerintah diminta harus turun memberi perhatian dan solusi.
Apalagi, kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD itu bahwa sejumlah bantuan yang selama ini tidak tepat sasaran kepada warga miskin kiranya ke depan menjadi lebih baik. “Sehingga tidak ada lagi warga miskin luput dari bantuan,” ucap Robi.
Pada kesempatan itu, Robi menyebut alasan memilih sosialisasi Perda penanggulangan kemiskinan guna mendorong Pemko Medan agar memaksimalkan pelayanan Pemerintah untuk lebih memperhatikan warga miskin dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Seperti dalam Perda No 5 Tahun 2015 disebutkan supaya menggugah partisipasi masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu. Begitu juga soal PAD Pemko Medan agar disisihkan 10 persen guna mengatasi kemiskinan di Kota Medan.
Dalam Pasal 10 Perda Nomor 5 Tahum 2015 disebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari hasil PAD.
Begitu juga pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Dalam Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.
“Diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan XII BAB dan 29 Pasal. Pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin,”Pungkas Robi Barus.
Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sejumlah OPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan ratusan warga dengan tetap penerapan protokol kesehatan. Acara diakhiri pemberian souvernir dan dialog.
Dalam dialog tersebut warga berharap adanya perbaikan jalan dikawasan tersebut. “Kami berharap agar Gang Pertama ini diperbaiki kiranya dapat dikabulkan karena saat kampanye tahun kemarin Bapak Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution hadir disini dan dialog dengan para pengrajin rotan ,” ucap Soeroso salah satu tokoh masyarakat.
Penulis : ROM
Editor : Freddy Siahaan
