MEDAN II
Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy minta Dinas Kesehatan Medan terus lakukan pengawasan terhadap pihak Rumah Sakit (RS) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga tidak melakukan penolakan pasien berobat gratis dengan dalih kamar penuh. Bagi RS yang terbukti melanggar aturan itu kiranya diberikan sanksi tegas.
“Saat ini Pemko Medan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Medan lewat program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah (UHC JKMB) premium. Dinkes harus mensukseskan program tersebut,” ujar Rommy Van Boy kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (19/8/2025).
Dikatakan Rommy Van Boy asal politisi Golkar itu, hingga saat ini dirinya masih menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan buruk dari pihak RS terhadap pasien peserta UHC JKMB.
“Tidak hanya menggelar reses, menyerap aspirasi masyarakat. Pelayanan buruk dari pihak RS masih saja dialami pasien sampai saat ini masih saya terima. Termasuk penolakan pasien alasan kamar penuh dan pemulangan pasien rawat inap setelah 3 hari. Ini harus dihilangkan. Ke depan kasus serupa jangan terulang lagi,” kata Bendahara Fraksi Golkar DPRD Medan ini.
Untuk mengatasi hal itu kata Rommy, harus ada keseriusan Dinas Kesehatan Medan melakukan pengawasan. Memberikan tindakan tegas guna efek jera.
“Bentuk tim pengawasan yang bertugas memantau setiap RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan buat tempat pengaduan umum lewat Call Center,” usulnya.
Kemudian kata Rommy Van Boy, Dinkes dapat memberikan sosialisasi warning terhadap RS. Bahwasanya tidak diperbolehkan menolak pasien kendati kamar penuh. Tetapi, pihak RS harus menerima pasien dan menangani perawatan kendati di ruang UGD.
“Dan selanjutnya difasilitasi pindah ke RS lain namun tetap dalam perawatan dan penuh tanggungjawab pihak RS awal. Aturan ini harus disosialisasikan kepada umum terkhusus kepada pihak RS. Sehingga pasien tidak terlantar karena ditolak,” ungkapnya.
Seiring dengan hal itu, tambah Rommy Van Boy, Dinkes Medan meningkatkan kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan. Memberikan sosialisasi kepada pihak RS dan masyarakat umum terkait apa saja hak dan kewajiban kedua belah pihak.
“Tentu saya selaku kader Golkar wajib membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima sesuai program pemerintah. Saya juga mendukung program Pemko Medan untuk mensukseskan program UHC Premium,” pungkasnya. (ROM)
