MEDAN II
Jaksa diharapkan agar profesional dan menjaga integritasnya dalam penanganan dugaan korupsi. Seperti hal yang terjadi di Samosir soal adanya dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan sosial pasca-bencana banjir bandang di Kenegerian Sihotang, Samosir.
Hal itu disampaikan praktisi hukum yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan, Dwi Ngai Sinaga, SH, MH.
Dalam hal ini, Dwi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan tersangka dan memastikan setiap tahapan penyelidikan serta penyidikan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Penanganan hukum oleh Kejaksaan Negeri Samosir tidak boleh pada penilaian suka atau tidak suka. Tolong jangan seperti saya katakan seperti dugaan ajang balas dendam kami minta ini supaya apabila memang ada kerugian silakan di proses yang berlaku,” kata Dwi, Minggu (5/10/2025).
Dwi merespons atas laporan warga kepada Kejari Samosir yang menyeret nama Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Samosir, Fitri Agus Karo-karo.
Ia menegaskan bahwa proses hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat, bukan atas dasar rumor atau motif lain.
“Kita sepenuhnya mendukung apabila memang ada tindak pidana. Namun, pihak Kejari Samosir jangan menaikkan status kasus ini hanya karena adanya dugaan isu alasan balas dendam,” ujar Dwi.
Dugaan isu itu menyinggung isu yang beredar terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan potensi konflik kepentingan.
Ia menilai terlalu dini jika langsung menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Menurut Dwi, penting untuk mendudukkan persoalan ini secara profesional.
Dalam hal ini, Dwi mengingatkan bahwa dalam kasus bansos yang sumber dananya dari kementerian, harus ada kejelasan mengenai siapa yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Jangan sampai orang yang tidak terlibat malah menjadi tersangka.Ini harus dipahami ,”tegas Dwi.
Dalam hal ini, Dwi menekankan pentingnya audit dari Inspektorat sebagai pihak berwenang untuk menghitung kerugian negara.
“Harus dipahami bahwa bansos itu ditransfer langsung ke rekening masyarakat yang bersumber dari APBN. Ada permohonan dari masyarakat langsung ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bisa dikabulkan atau tidak keputusan di perbankan. Jangan serta-merta menganggap pemerintah yang salah,” katanya.
“Dan ingat serta harus dipahami bersama program ini untuk mensejahterakan sebuah daerah.Karena ini program nasional bersifat sosial, maka Dinas Sosial hanya lakukan pengawasan, bukan pengambil kebijakan dan keputusan anggaran,” ucap Dwi.
Kata, Dwi dalam mekanisme berjalan seluruh dana di BUMDes, telah dibeli peralatan untuk kebutuhan masyarakat.
“Semuanya telah sesuai dijalankan, serta tidak pelanggaran.Dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI sudah melakukan audit secara menyeluruh tidak ada ditemukan pelanggaran, tapi kenapa Kejari Samosir memaksa dan melakukan pemeriksaan,” kata Dwi.
“Tegas kami nyatakan Kejari Samosir tidak mengakui BPK RI sebagai lembaga negara yang sah dan kredibel di Republik Indonesia,” tegas Dwi yang tetap menyatakan agar permasalahan ini jangan dijadikan ajang balas dendam.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Samosir, Fitri Agus Karo-karo, telah memberikan klarifikasinya.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 23 Mei 2025, dirinya mengaku telah menjalankan penyaluran bansos sesuai petunjuk teknis (juknis) pasca-bencana banjir bandang yang terjadi pada 3 November 2023.
”Terkait bansos penguatan ekonomi nasional (Pena) dari Kemensos yang bersumber dari APBN, kalau ada isu indikasi-indikasi korupsi, bahwa kita sudah menjalankannya sesuai keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,” kata Agus.
mengaku bahwa tugas Dinas Sosial sebagai sinergitas dalam mempertanggung jawabkan membantu Kemensos dalam pengendalian dan pengawasan bansos tersebut agar tepat penggunaannya.
“Namun, terkait sisi pengelolaan keuangannya Dinas Sosial tidak menjadi KPA, PPK, PPTK dan tidak menjadi bendahara. Kita hanya sebatas membantu Kemensos dalam hal pengawasan bansos tersebut agar tepat penggunaannya,” jelasnya Agus.
Sementara itu Kejari Samosir diketahui tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana Program Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dalam proses penyidikan, Kejari Samosir telah memanggil sejumlah pihak, termasuk perwakilan dari Bank Mandiri selaku lembaga penyalur dana PENA. (ROM)
