MEDAN II
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) H. Ihwan Ritonga SE. MM mendorong agar pemerintah pusat segera menetapkan musibah banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara sebagai bencana nasional.
Menurutnya, skala kerusakan, jumlah korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan telah cukup besar untuk mendapatkan status tersebut sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Ihwan menyampaikan, bencana yang melanda sejumlah kabupaten di Sumut telah merenggut ratusan korban jiwa, merusak permukiman, fasilitas publik, hingga infrastruktur vital.
“Ini sudah memenuhi kategori bencana nasional. Kita berharap status ini segera diberikan demi percepatan bantuan dan pemulihan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Ihwan mengakui bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI–Polri, serta kementerian terkait dari pemerintah pusat sudah bekerja maksimal di lapangan. Sejak hari pertama tanggap darurat, ribuan personel bergerak serentak untuk membuka akses, mengevakuasi korban, hingga mendistribusikan bantuan.
“Saya sangat mengapresiasi kerja cepat dan tulus seluruh pihak, termasuk relawan dan dunia usaha, yang tidak ragu turun langsung membantu warga. Ini bukti bahwa dalam kesulitan, kita selalu menemukan solidaritas dan kemanusiaan,” kata Ihwan.
Akses ke sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi kini perlahan mulai terbuka. Jalur darat yang sempat tertimbun longsor berhasil dibersihkan, sementara bantuan logistik terus mengalir melalui jalur udara. Makanan, pakaian bersih, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya disalurkan tanpa jeda dari berbagai posko.
Di balik duka yang dalam, Ihwan menilai bencana ini juga memperlihatkan ketangguhan dan gotong royong warga Sumatera Utara. Banyak warga saling membantu tanpa menunggu instruksi, membuka dapur umum dadakan, hingga menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban yang kehilangan rumah.
“Kekuatan terbesar kita adalah kebersamaan. Bencana ini menyisakan luka, tetapi juga memperlihatkan betapa besar hati masyarakat kita menghadapi cobaan,” ujarnya.
Soal Gelondongan Kayu
Menanggapi video viral mengenai gelondongan kayu yang terbawa arus banjir dan diduga memperparah dampak bencana, Ihwan menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi tetapi tetap mengawasi proses investigasi.
Namun, jika terbukti bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari aktivitas ilegal, Ihwan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas.
“Jika ada pihak yang merusak hutan dan memicu bencana, mereka harus bertanggung jawab. Presiden Prabowo sudah memerintahkan penindakan keras terhadap perambah hutan dan tambang ilegal. Kita semua harus mendukung itu demi keselamatan warga ke depan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ihwan menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat segera menetapkan status bencana nasional sehingga proses pemulihan bisa dilakukan secara lebih menyeluruh — mulai dari rekonstruksi infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, hingga rehabilitasi lingkungan.
“Sumatera Utara akan bangkit. Dengan koordinasi kuat dan dukungan semua pihak, kita tidak hanya akan pulih, tetapi juga menjadi lebih siap dan lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan,” tutupnya. (ROM)
