TANJUNGBALAI II
Wakil Walikota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina membuka resmi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar dan diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemko Tanjungbalai bertempat di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (4/6/2025).
Tampak hadir Ketua Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Abdul Haris Nasution yang menjadi narasumber pada kegiatan ini, Asisten Administrasi dan Umum, Walman Riadi P. Girsang; Plh. Kepala Dinas Kominfo, Heri Antoni, Sekretaris Dinas Kominfo, Mahnim Pane, para Kepala OPD, Kepala Sekolah, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Tanjungbalai menyampaikan bahwa informasi merupakan kebutuhan dasar setiap individu untuk mendukung pengembangan pribadi dan pemahaman terhadap lingkungan sosialnya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan nasional dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
“Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujar Fadly.
Wakil Walikota juga menyoroti pentingnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong transparansi di Indonesia.
“Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Setiap badan publik kini wajib memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, dan efektif,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menjelaskan enam asas utama yang menjadi pedoman pelayanan informasi publik, yakni transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Penerapan asas asas tersebut penting agar badan publik mampu memberikan layanan informasi yang optimal sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, tegasnya
“Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama menuju Tanjungbalai Emas yang bersih, terbuka, dan partisipatif,” harap Fadly mengakhiri.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap hak atas informasi, serta memperkuat peran publik dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. (TF)
