TANJUNGBALAI II
Bertempat diruangan kerjanya, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim menerima audiensi perwakilan dari non-ASN yang dirumahkan mulai 1 Juli 2025 lalu, Selasa (15/7/2025).
Pertemuan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Nurmalini Marpaung, Asisten Bidang Administrasi Umum Walman Riadi P Girsang, Plh Kepala BKPSDM Indra Halomoan Nasution, Kepala BPKPD Siti Fatimah serta perwakilan Non ASN
Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Non ASN Syarifuddin Manurung menyebut bahwa audiensi ini menjadi langkah penting dalam membangun jembatan komunikasi antara tenaga honorer R4 dengan pemerintah daerah dalam menyikapi terkait nasib tenaga Non ASN yang dirumahkan karena tidak masuk dalam pangkalan data (Database) Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Syarifuddin juga mengucapkan apresiasi atas diterimanya audiensi ini sebagai bentuk dialog antara pemerintah daerah dan Non ASN yang terdampak dirumahkan, kami mengetahui kebijakan dirumahkannya non ASN yang tidak terdatabase ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan penataan sistem kepegawaian nasional namun ini berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi kami serta akan meningkatkan angka pengangguran disaat kondisi perekonomian masyarakat Tanjungbalai yang sedang tidak baik baik saja
Walaupun kita mengetahui berdasarkan KemenPAN-RB no 347 tahun 2024 diktum 33 Pemerintah tidak berkewajiban tetapi ada kata dapat diajukan atau dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu, harapannya Pak Wali Kota menjembatani dan membantu selaku Kepala Daerah untuk mengajukan nasib kami ke Pemerintah Pusat agar dapat dipertimbangkan menjadi PPPK paruh waktu.
“Sembari kami menunggu harapannya kami dapat dipekerjakan kembali untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,” jelas Syarifuddin
Ikbal Sinaga yang juga perwakilan Non ASN mengungkapkan hal senada dan bermohon kebijakan dari Pemerintah Daerah agar dapat mengajukan nama nama Non ASN R4 terdatabase ke Pemerintah Pusat berdasarkan KemenPAN-RB no 347 tahun 2024 diktum 33, dan sembari menunggu keputusan pusat meminta kebijakan pak wali untuk dapat mempekerjakan kembali mereka yang terdampak.
“Suasana dialog berjalan terbuka, konstruktif, dan Pak Wali juga tadi memberikan penjelasan yang baik dan akan berupaya untuk memperjuangkan nasib tenaga Non ASN yang dirumahkan dengan berkordinasi ke BKN, Kemenpan RB dan Kementerian terkait,” katanya
Menanggapi apa yang disampaikan Perwakilan Non ASN, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan untuk non ASN yang dirumahkan, sampai sekarang belum ada peraturan yang keluar untuk kembali dipekerjakan.
“Secara pribadi atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai saya tidak ada niatan untuk merumahkan tenaga honorer Non ASN R4,” Ujarnya.
Wali Kota menegaskan pentingnya koordinasi dan upaya bersama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Beliau juga mengatakan Pemko Tanjungbalai akan berkordinasi dan segera mengajukan surat resmi kepada Komisi II DPR RI dan juga ke BKN seta KemenPAN-RB untuk menindaklanjuti nasib honorer R4 ini nantinya
“Intinya bagaimana Pemerintah Kota hadir dan bisa membantu, ini memang salah satu masalah yang berkaitan dengan keputusan Pemerintah Pusat dan Keuangan daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetap memberikan perhatian terhadap keberadaan Non ASN dalam penyusunan kebijakan kepegawaian ke depan agar lebih tertata secara administrasi dalam Database.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer R4. Hal ini akan menjadi pertimbangan nantinya agar diteruskan ke pemerintah pusat, ungkap Wali Kota lagi
“Ini karena hingga saat ini penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN yang dirumahkan belum terdapat kode rekening yang bisa digunakan,” tegasnya.
Wali Kota mengakhiri audiensi dengan harapan agar seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik, memberikan kejelasan kepada tenaga honorer, serta menghargai kontribusi mereka yang telah lama mengabdi pada daerah.(Fred).
