MEDAN II
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan terdapat puluhan pejabat pusat hingga daerah yang hadir, serta tak lupa mengecek para pejabat.
Dan di Kota Medan juga diresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tepatnya di Jalan Lizardi Putra, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Sabtu (16/5/2026).
Namun, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas tidak hadir saat itu. Dimana, Wali Kota Medan Rico Waas diduga berada di luar negeri.
Untuk kegiatan di Kota Medan hanya dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.
Sedangkan, Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak membantah akan hal tersebut serta pernyataan ini pun viral di media sosial ( medsos).
“Tadi katanya ke luar kota, tapi ternyata dicek posisinya di luar negeri. Ini yang tidak boleh,” kata Bobby kepada wartawan.
Ia menegaskan tidak menoleransi pejabat yang nekat bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi, terkhusus jika memanipulasi keterangan posisi.
“Tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, tidak boleh ke luar negeri tanpa izin. Walaupun itu hari libur atau tanggal merah, tetap harus ada izin,” tegasnya.
Dalam hal ini, Bobby mengatakan melaporkan hal itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Nanti coba kita koordinasikan dengan Kemendagri,” ucap Bobby.
Sedangkan, Wali Kota Medan, Rico Waas hingga berita ini dihadirkan belum memberikan respon pesan yang dikirim via WA.
Sebaliknya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan Arrahman Pane saat dihubungi jurnalx.co.id ponselnya tidak aktif.
Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat itu meminta agar pejabat yang tidak hadir untuk dicatat.
“Baik, Saudara-saudara. Dicatat tadi ya, yang pejabat-pejabat enggak hadir itu. Tapi kita berpikir positif, pasti ada kegiatan yang lebih penting dari kegiatan ini, atau berada di luar… di luar negeri,” ujar Prabowo.
Ia lalu menyinggung soal izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat daerah.
“Kalau di luar negeri, dicek juga itu biayanya dari mana itu. Ada izin enggak? Sekarang pejabat dari daerah harus izin Presiden juga ya, ke luar negeri ya? Harus izin ya?” katanya. (ROM)
