PEMATANGSIANTAR II
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis SH menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) TA 2026.
Pelatihan ditutup Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa yang diwakili Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/BB Brigjend TNI Deki Santoso Pattinaya, di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/BB, Jumat (31/07/2026).
Diketahui, pelatihan berlangsung selama 45 hari, mulai 17 Juni hingga 31 Juli 2026, yang mencakup 30 hari pelatihan bela negara dan 15 hari pelatihan manajerial.
Secara nasional, sebanyak 33.785 peserta dinyatakan lulus (28.626 orang KDKMP dan 5.159 orang KNMP) dari total peserta aktif.
Para lulusan dipersiapkan dan disebar untuk menjadi manajer serta penggerak roda ekonomi di koperasi desa/kelurahan dan kampung nelayan seluruh Indonesia selama penugasan kurang lebih dua tahun.
“Seluruh peserta di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta, yang sudah bisa menyelesaikan pendidikan dan latihan ini berjumlah 33.785 orang dan semuanya sudah bisa selesai dengan siap ditempatkan dan bekerja di seluruh KDKMP dan KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Pangdam I/BB membacakan sambutan Menteri Pertahanan.
Pangdam I/BB yang diwakili Kasdam I/BB mengatakan, para lulusan selanjutnya akan kembali ke daerah masing-masing sebelum dipanggil untuk proses penempatan. Menurut dia, mekanisme penempatan akan diatur oleh panitia pusat bersama Badan Pengelola BUMN.
Kasdam I/BB menyampaikan diklat tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, integritas, disiplin, serta semangat bela negara.
Selama mengikuti pendidikan, peserta juga dibekali kompetensi kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga manajemen pengelolaan koperasi dan kampung nelayan.
“Seluruh pembekalan tersebut merupakan modal penting untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya. (*/JX)
