MEDAN II
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan H Iswanda Ramli SE mengingatkan Pemko Medan agar Perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai perubahan angka di atas kertas. Setiap pergeseran anggaran harus dibarengi strategi yang inovatif, realistis, tepat sasaran serta pengawasan yang ketat.
Penegasan itu disampaikan Iswanda Ramli dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Menurut Iswanda yang akrab disapa Nanda, potensi ekonomi kreatif Kota Medan masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Namun, peningkatan pendapatan daerah harus ditempuh melalui perbaikan pelayanan publik dan perluasan basis wajib pajak.
“Penetapan target pendapatan jangan terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem dan sumber daya manusia yang mendukung,” tegasnya.
Ia menilai Perubahan APBD harus menjadi cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Demokrat, lanjut Nanda, mengapresiasi fokus Pemko Medan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial. Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan realisasi program yang terukur.
Fraksi Demokrat mendorong percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek fisik dan infrastruktur dasar. Selain itu, pelayanan publik harus semakin inklusif dan berkeadilan, sementara belanja pegawai perlu dievaluasi agar tetap proporsional dan tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat juga meminta Pemko Medan memastikan kesiapan setiap perangkat daerah dalam menyerap anggaran. Penyesuaian program harus dilakukan secara matang agar tidak terjadi penumpukan realisasi menjelang akhir tahun.
“Efektivitas alokasi dan realisasi belanja harus ditingkatkan untuk meminimalisir program atau kegiatan yang rawan tidak terserap. Semua kegiatan harus benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
# Sorotan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Fraksi Demokrat secara khusus menyoroti alokasi anggaran pada sejumlah OPD strategis. Anggaran Dinas Pendidikan dalam Perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp1,45 triliun, meningkat 3,89 persen dari sekitar Rp1,40 triliun.
Dengan peningkatan anggaran tersebut, Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan memastikan program prioritas dan target kinerja pendidikan benar-benar tercapai, terutama dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas sesuai RPJMD Kota Medan.
Sementara itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti sektor kesehatan. Anggaran Dinas Kesehatan disebut mengalami perubahan, sehingga pemerintah diminta tetap mempertahankan program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Sorotan serupa diarahkan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; serta Dinas Sosial.
Fraksi Demokrat meminta APBD Perubahan benar-benar memberikan ruang bagi bantuan sosial yang tepat sasaran dan terintegrasi, penguatan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan penyandang disabilitas serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis data riil.
Iswanda kembali mendesak seluruh OPD terkait mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel, terutama program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurutnya, perubahan komposisi belanja daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi.
Terkait penerimaan pembiayaan dan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan mengelolanya secara cermat.
“Jangan sampai ada ruang fiskal yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal,” pungkas Iswanda. (ROM)
