MEDAN II
Ketua Komisi 4 DPRD Medan menemukan PT Samudra Indonesia / PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia di Jalan Raya Pelabuhan I Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan belum memiliki kelengkapan izin seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pembuangan air limbah serta pembuangan emisi.
Hal itu disampaikan Paul Simanjuntak Mei Anton Simanjuntak pada saat kunjungan anggota DPRD Medan komisi 4 bersama sejumlah OPD Pemko Medan ke lokasi perusahaan, Senin (28/9).
Untuk itulah, Paul Mei Anton Simanjuntak SH desak Pemko Medan melalui dinas terkait segera menindaklanjuti kelengkapan izin perusahaan PT Samudra Indonesia.
Dalam kunjungan lapangan yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH (PDI P) didampingi anggotanya Jusuf Ginting Suka (PDI P) dan Lailatul Badri (PKB) ternyata pihak perusahaan tidak melengkapi sejumlah izin.
Turut mendampingi perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Endar Harahap, perwakilan Dinas Perkimcikataru Salman Alfarizi, perwakilan Satpol PP Akbar, perwakilan Dishub Rizky, Perwakilan Damkarmat, pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat.
Terungkap, dalam rapat yang dihadiri pihak perusahaan Sakif Aon, Maria Misbah dan Tri Oktavi. Dalam keterangan yang disampaikan pihak Perkimcikataru Kota Medan Salman Alfarisi menyebut bahwa PT Samudra Indonesia belum memiliki izin SLF.
Sama halnya keterangan yang diungkapkan perwakilan Dinas Lingkungan Kota (DLH) Kota Medan Endar Harahap, bahwa PT Samudra Indonesia belum memenuhi baku mutu terkait pembuangan air limbah dan emisi. Dalam hal itu pihaknya akan melakukan kajian atau standar teknis terkait pemenuhan aturan di bidang lingkungan hidup.
Pada kesempatan itu Paul MA Simanjuntak berharap pihak manajemen perusahan agar segera melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan. “Kita berharap pihak perusahaan kooperatif menyikapi arahan dan masukan dari OPD terkait”, kata Paul saat rapat.
Menurut Paul, pihaknya tidak anti pengusaha bahkan sangat mendukung pihak investor berinvestasi di Kota Medan. Namu kata Paul, pihak pengusaha harus mengikuti dan mentaati aturan yang berlaku.
Terkait hal itu, OPD terkait harus menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan yang benar serta memberikan pelayanan fasilitasi yang baik. (ROM)
