MEDAN II
Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H menegaskan komitmen Polda Sumut mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi di muka umum.
Bahkan, Sonny menyebut telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan aksi demonstrasi. Jika sebelumnya dikenal dengan istilah pengamanan unjuk rasa, kini pendekatan yang dikedepankan adalah pelayanan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
“Saat ini kami telah mengubah pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan unjuk rasa,” tegas Sonny saat menghadiri Panggung Demokrasi Mahasiswa bersama unsur Forkopimda dan berbagai organisasi mahasiswa se-Sumatera Utara di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan sekitar 150 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa, Sonny mengatakan Polri terus berupaya membangun komunikasi dan memperkuat kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
Menurutnya, sejak menjabat Kapolda Sumut, dirinya telah melaksanakan safari kamtibmas dengan menyambangi berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Karena itu, Polda Sumut berkomitmen memastikan setiap aksi demonstrasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa mengabaikan hak-hak demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Sonny juga memaparkan empat program prioritas Polda Sumut, yakni menjaga persatuan dan kesatuan, mengajak masyarakat menolak narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas.
Secara khusus, ia mengajak mahasiswa mengambil peran aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkoba bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Panggung Demokrasi Mahasiswa tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Sumatera Utara.
Berbagai persoalan mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, konflik agraria, pemberantasan korupsi dan narkoba, hingga evaluasi penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
Dokumen aspirasi dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok Cipayung selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan Ketua DPRD Sumut, Kapolda Sumut, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution yang turut hadir mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pembangunan Sumatera Utara selama dua tahun terakhir dan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan.
Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan DPRD Sumut juga memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Kegiatan kemudian ditutup dengan deklarasi mahasiswa bersama Forkopimda Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen bersama menjaga persatuan, demokrasi, dan kondusivitas daerah.
Melalui forum tersebut, diharapkan komunikasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan mahasiswa semakin terbuka. Aspirasi yang disampaikan pun diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif dalam mewujudkan Sumatera Utara yang aman, maju, dan kondusif. (ROM)
