MEDAN II
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, meminta Satpol PP Kota Medan segera menyegel bangunan bengkel mobil di Jalan Bilal Ujung No. 171, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.
Pasalnya, bangunan bengkel milik pengusaha bernama Alung tersebut diduga tidak sesuai dengan perizinan. Izin yang dimiliki disebutkan sebagai gudang, namun bangunan justru difungsikan sebagai bengkel. Selain itu, ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari persoalan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketentuan roilen hingga tidak tersedianya akses gang kebakaran.
Akibat dugaan ketidakpatuhan tersebut, Pemerintah Kota Medan juga berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi PBG.
Sikap tegas itu disampaikan Paul saat memimpin kunjungan lapangan bersama rombongan Komisi 4 DPRD Medan ke lokasi bangunan bermasalah tersebut, Selasa (10/11/2026).
“Peruntukannya izin gudang, tetapi bangunannya menjadi bengkel. Retribusi tidak dibayar, roilen diterabas, gang kebakaran juga tidak ada. Namun bangunan ini bisa berdiri dan beroperasi begitu saja di tengah permukiman warga. Untuk itu, saya minta disegel sebelum izin direvisi,” tegas Paul.
Dalam peninjauan tersebut, Paul didampingi anggota Komisi 4 DPRD Medan, Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda. Turut hadir aparat kelurahan dan kecamatan, Satpol PP serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.
Paul menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap bangunan tersebut, baik dari pihak kelurahan maupun dinas terkait.
“Kita sayangkan tidak adanya pengawasan dari kelurahan maupun Perkim,” kata Paul.
Sementara itu, Lurah Pulo Brayan Darat I, Sofyan Effendi, menyampaikan bahwa pihak kelurahan sebelumnya telah dua kali melayangkan surat kepada pemilik bangunan. Namun, menurutnya, pemilik terkesan tidak kooperatif ketika aparat kelurahan dan kepala lingkungan melakukan penertiban.
“Sudah dua kali kami surati karena kaca-kaca mobil berserakan. Waktu mau membangun juga tidak ada melapor kepada kami,” ungkap Sofyan.
Menanggapi hal tersebut, Paul menegaskan bahwa pengawasan di tingkat kelurahan harus dilakukan secara proaktif. Aparat kelurahan tidak boleh hanya menunggu laporan masyarakat ataupun menunggu DPRD turun ke lapangan untuk mengetahui adanya bangunan bermasalah.
“Kelurahan adalah garda terdepan yang paling tahu apa yang dibangun di wilayahnya. Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi,” tegasnya.
Paul juga menyoroti tidak adanya gang kebakaran di sekitar bangunan tersebut. Menurutnya, kondisi itu sangat berisiko mengingat aktivitas bengkel berkaitan dengan penggunaan peralatan las, oli serta bahan-bahan yang berpotensi mudah terbakar.
“Kalau tidak ada gang kebakaran, kalau terjadi kebakaran bagaimana warga mau menyelamatkan diri? Bagaimana petugas pemadam kebakaran mau masuk?” ujarnya.
Di akhir kunjungan, Paul mendesak Satpol PP bersama Perkimcikataru segera memberikan teguran keras kepada pemilik bangunan, termasuk menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) sebagai peringatan terakhir sebelum dilakukan tindakan penegakan aturan.
Ia secara khusus meminta Satpol PP segera melakukan penyegelan agar aktivitas bengkel tidak terus berjalan selama persoalan perizinannya belum diselesaikan.
Selain itu, pemilik bangunan diminta melakukan revisi perizinan secara menyeluruh sesuai fungsi bangunan sebenarnya sebagai bengkel, termasuk memenuhi ketentuan roilen, kewajiban retribusi dan persyaratan keselamatan bangunan.
“Segel dulu, baru revisi. Jangan dibalik. Jangan beroperasi dulu, izin belakangan,” pungkas Paul. (ROM)
