MEDAN II
Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti USU dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Senin (10/11/2026), di Gedung DPRD Medan.
RDP tersebut membahas pelaksanaan pembangunan proyek
Bus Rapid Transit untuk kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. (BRT Mebidang) seiring rencana penggratisan ongkos pelajar di Kota Medan.
Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya mendukung gagasan angkutan gratis bagi pelajar karena dinilai dapat menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi. Namun, program tersebut harus melalui kajian komprehensif agar tidak menjadi beban baru bagi keuangan daerah.
“Kita tahu niatnya bagus supaya jangan macet. Tapi jangan sampai PAD kita bobol. Nggak mungkin juga anggaran kita hanya untuk ke situ saja,” kata Paul.
Ia mencontohkan Kabupaten Samosir yang telah menerapkan layanan bus gratis bagi pelajar. Meski demikian, menurutnya, kondisi Kota Medan berbeda karena jumlah penduduk dan kebutuhan transportasinya jauh lebih besar.
Paul juga meminta agar pemerintah melakukan pemetaan calon penerima manfaat, termasuk mempertimbangkan kelompok pelajar berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Harus ada kajian yang jelas. Seperti, apakah siswa yang ditanggung cuma yang masuk Desil 5 saja, atau bagaimana? Kami pingin memang ada bus gratis untuk pelajar,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Transportasi, Dr. M. Ridwan Anas, S.T., M.T., menyampaikan bahwa rata-rata lima dari setiap penduduk Medan merupakan pelajar. Mayoritas di antaranya masih menggunakan kendaraan pribadi, padahal mereka termasuk kelompok usia yang rentan mengalami kecelakaan lalu lintas.
Menurutnya, program angkutan gratis pelajar telah diterapkan di sembilan kota dan 19 kabupaten/kota melalui penyediaan bus sekolah. Sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Palembang, Kediri dan Semarang telah menjalankan program serupa.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa alternatif skema pembiayaan yang dapat diterapkan di Medan, yakni subsidi pemerintah, kontrak layanan dengan operator angkutan, maupun pemberian voucher langsung kepada pelajar seperti yang diterapkan di Surabaya dan Sumatera Barat.
“Sebaiknya sebelum dijalankan perlu mapping, kecamatan mana yang paling membutuhkan. Supply and demand harus dikaji agar tepat sasaran. Di Jakarta pakai tap kartu pelajar,” ucapnya.
Senada dengan itu, Tim Peneliti Manajemen Transportasi Perkotaan Fakultas Teknik USU, Jery Wilianda Nasution, menekankan pentingnya kajian kebutuhan perjalanan pelajar serta integrasi dengan layanan Bus Rapid Transit (BRT).
Menurutnya, pemerintah harus memastikan tersedianya angkutan lanjutan dari titik pemberhentian BRT menuju sekolah sehingga pelajar dapat menikmati perjalanan yang terintegrasi.
“Bagaimana angkutan kelanjutannya apabila disatukan dengan BRT, harus ada angkutan lanjutan ke sekolah atau bagaimana,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Organda Kota Medan, Sri Intan Brahmana, mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali angkutan kota (angkot) eksisting untuk melayani kebutuhan transportasi pelajar.
Usulan tersebut dinilai dapat menekan biaya program karena pemerintah tidak perlu langsung melakukan pengadaan armada baru.
“Pada awalnya kita mau menghidupkan lagi Angkot kita. Untuk angkutan pelajar ini menggunakan angkutan yang lama, dengan pertimbangan biayanya lebih ringan,” katanya.
Organda juga mengusulkan sistem pembayaran terintegrasi menggunakan kartu pelajar, sehingga siswa dapat mengakses berbagai moda angkutan umum dengan satu sistem pembayaran.
Sri Intan menjelaskan, sekolah nantinya dapat mengusulkan nama-nama pelajar yang berhak menerima fasilitas tersebut. Dengan biaya angkutan pelajar saat ini sekitar Rp3.000 sekali perjalanan atau Rp6.000 untuk pulang-pergi, pemerintah perlu menghitung secara cermat kebutuhan subsidi.
“Kita butuh suatu sistem untuk mengintegrasikan semua angkutan, bisa mengetap di mana saja pakai kartu pelajar. Nantinya setiap sekolah yang mengusulkan siapa saja pelajar yang berhak menerima bantuan angkutan gratis ini. Sekarang ini ongkos pelajar Rp3.000 dikali dua sehari. Itulah nantinya yang akan kita hitung,” katanya.
# Dishub Siapkan Integrasi BRT, 2027 Tanpa Penambahan Armada
Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Idris Nasution, mengatakan usulan angkutan umum gratis bagi pelajar masih dalam tahap kajian.
Ia menjelaskan, saat ini Pemko Medan memiliki 60 unit bus listrik BRT. Sementara beban retribusi yang harus ditanggung Pemko sebelumnya mencapai Rp16 miliar dan kini berada di angka Rp14,3 miliar.
Untuk menekan beban anggaran operasional BRT yang mencapai ratusan miliar rupiah, Dishub Medan telah berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Jawa Barat serta menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang.
Melalui kesepakatan tersebut, akan dibentuk badan usaha atau konsorsium dengan komposisi kepemilikan saham yang nantinya dibahas bersama.
Selain 60 unit bus yang telah tersedia, armada juga direncanakan mendapat tambahan 30 unit dari Dishub Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan seluruh koridor.
“Armada 60 akan ditambah dari armada Dishub Provinsi 30 unit lagi untuk mencukupi semua koridor yang ada. Untuk 2027 dipastikan tidak ada penambahan armada,” ucap Irsan.
Terkait kewajiban Pemko Medan sebesar Rp108 miliar untuk operasional BRT, Irsan menyebut pembayarannya akan dilakukan secara bertahap. Khusus tahun anggaran 2027, Pemko Medan mengalokasikan Rp29 miliar.
Sementara itu, mewakili Bappeda Medan, Feri menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur BRT saat ini menelan anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang bersumber dari APBN.
“Tidak ada kewajiban Pemko Medan untuk mengembalikan biaya pembangunan tersebut,” pungkasnya. (ROM)
