MEDAN II
Ketua Komisi 1 DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis, S Kom meminta Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas melalui Bapenda Kota Medan segera membayarkan upah pungut Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada seluruh Kepling Kota Medan. Pemberian upah pungut sesuai ketentuan hendaknya segera direalisasikan, guna memotivasi kinerja Kepling agar lebih semangat.
Hal itu disampaikan Reza Pahlevi Lubis S.Kom kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), menyikapi keluhan para Kepling yang hingga kini belum menerima upah pungut PBB.
Dikatakan Reza, Kepling sudah bekerja keras sejak awal tahun. Mengetuk pintu rumah warga, mengantar surat PBB, melayani masyarakat, hingga memastikan target pendapatan daerah tercapai.
“Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizolimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka, tolong diperhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” tegas Reza.
Politisi muda Golkar itu mengingatkan, pada tahun 2025 lalu, Kepling sudah menerima upah pungut PBB pada tahap awal sekitar bulan Mei 2026.
Artinya, tahun ini ada kemunduran yang sangat jelas. Jika tahun lalu bulan Mei sudah cair, mengapa tahun ini hingga bulan November belum juga cair.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tapi bayar haknya lambat,” ujar Reza
Menurut Reza, upah pungut bukan hadiah, bukan belas kasihan, dan bukan bonus. Upah pungut adalah hak yang diatur dalam ketentuan. Hak yang lahir dari keringat Kepling yang turun langsung ke lapangan.
“Pemko Medan tidak boleh abai. Segerakan berikan hak-hak Kepling yang harus mereka dapatkan,” katanya.
Reza menegaskan, Kepling adalah ujung tombak Pemko Medan di tengah masyarakat. Mereka yang pertama kali didatangi warga saat ada persoalan. Mereka yang pertama kali diminta tolong saat ada banjir, saat ada warga sakit, saat ada persoalan administrasi, hingga saat ada persoalan PBB.
Tapi ironisnya, ujung tombak inilah yang paling sering dilupakan kesejahteraannya.
“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik, kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar. Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai, kalau yang memungutnya saja tidak dihargai,” tegas Reza.
Reza mengingatkan Bapenda Kota Medan untuk tidak hanya fokus pada target penerimaan PBB, tapi juga fokus pada keadilan bagi para pemungutnya.
“PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” ujar Reza.
Reza juga mengingatkan Pemko Medan untuk tidak menunggu Kepling mengeluh, menagih, atau viral di media sosial, baru kemudian dibayarkan.
Pemerintah harus hadir sebelum keluhan itu muncul. Pemerintah harus proaktif, bukan reaktif.
“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkasnya.
Sebagaimana keluhan yang diterima
wartawan dari Kepling mengaku belum menerima upah pungut PBB hingga saat ini. Pada hal tahun 2025 lalu mereka sudah menerima tahao awal pertengahan tahun lalu. (ROM)
