MEDAN II
Ketua Komisi 4 DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, mengajak masyarakat, khususnya kader PDI Perjuangan, untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Menurutnya, mewujudkan Kota Medan yang bersih, indah dan nyaman harus dimulai dari kesadaran masyarakat sendiri.
Ajakan tersebut disampaikan Paul saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-XI Tahun 2026, terkait Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, di Jalan GB Josua, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Minggu (22/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Paul menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun petugas kebersihan. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai dan parit, harus dihentikan karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hingga memicu banjir.
“Rutin melaksanakan gotong royong di lingkungan agar bebas sampah, dan mulai melakukan pemilahan sampah,” ajak Paul.
Ia juga meminta masyarakat mendukung berbagai program Pemerintah Kota Medan dalam penanganan persoalan persampahan.
“Kita harapkan kerja sama masyarakat dengan Pemko Medan untuk menjalankan program kebersihan,” harapnya.
Paul menambahkan, apabila masyarakat memiliki kesadaran dan disiplin dalam menjaga kebersihan, maka cita-cita menjadikan Medan sebagai kota yang sehat, indah dan nyaman untuk ditinggali akan lebih mudah terwujud.
# Minim Tempat Sampah di Jalan Gaharu
Dalam sesi dialog, sejumlah warga turut menyampaikan keluhan terkait minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah di Jalan Gaharu, khususnya jalur kanan.
Kondisi tersebut mengakibatkan sampah kerap berserakan sehingga kawasan itu terlihat kumuh dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Paul berjanji akan meneruskan keluhan warga kepada Pemko Medan agar dilakukan penambahan fasilitas tempat sampah sekaligus pembenahan sistem pengelolaan persampahan di kawasan tersebut.
“Keluhan ini akan kita teruskan, agar tidak lagi ada sampah berserakan di Jalan Gaharu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Paul menjelaskan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Perubahan tersebut mencakup sejumlah ketentuan dalam Pasal 1, 7, 13, 14, 15, 30 dan 32.
Salah satu poin penting terdapat pada Pasal 30 yang mewajibkan camat menyampaikan laporan tertulis kepada dinas terkait mengenai pengelolaan persampahan di wilayahnya paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.
Laporan tersebut meliputi jumlah dan sumber sampah, pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, serta sistem pengelolaan persampahan di wilayah masing-masing.
Selain mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat, Perda tersebut juga memuat ketentuan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar aturan pengelolaan persampahan.
Dalam BAB XVI tentang Ketentuan Pidana, Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dipidana dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp10 juta.
Sementara pada ayat (2), badan yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp50 juta.
Perda Nomor 7 Tahun 2024 yang terdiri dari 37 pasal dan XVII BAB tersebut juga mengatur kewajiban Pemko Medan untuk melakukan pelatihan dan pembinaan di bidang pengelolaan persampahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13.
Melalui sosialisasi ini, Paul berharap masyarakat tidak hanya memahami aturan tentang persampahan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau lingkungan bersih, masyarakat juga yang merasakan manfaatnya,” pungkas Paul. (ROM)






