MEDAN II
Guyuran hujan deras yang melanda Kota Medan tidak menyurutkan antusiasme masyarakat menghadiri Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-XI Tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, SS, MM, Sabtu (21/11/2026).
Bahkan, di tengah hujan yang mengguyur Kota Medan, warga tetap bersemangat mengikuti kegiatan yang berlangsung di Jalan Melati 1, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun tersebut.
Politisi Partai Perindo itu menyosialisasikan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Namun, di luar pembahasan administrasi kependudukan, persoalan data desil kesejahteraan masyarakat justru menjadi sorotan dan menyita perhatian warga.
Sejumlah masyarakat menyampaikan keluhan terkait status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga masing-masing. Mereka khawatir penetapan desil yang terlalu tinggi berdampak terhadap peluang mendapatkan bantuan sosial (bansos) maupun bantuan pendidikan dari pemerintah.
Beberapa warga mengaku masuk kategori Desil 6, meskipun masih mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan pemerintah.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota Komisi II DPRD Medan ini menjelaskan bahwa penetapan desil dipengaruhi sejumlah indikator, di antaranya kondisi pendapatan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan listrik, status pekerjaan anggota keluarga, kepemilikan maupun cicilan aset, serta sejumlah indikator lainnya.
Binsar juga mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengecekan secara mandiri melalui layanan resmi pemerintah dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Silakan dibuka ponsel masing-masing. Buka Google, ketik ‘cek desil’ atau ‘cek bansos Kemensos’. Masukkan NIK, klik cari data, lalu lihat desilnya,” ujarnya.
Keluhan serupa kembali mencuat saat pelaksanaan Sosper tahap kedua, Minggu (22/11/2026), di Jalan Sari, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor.
Dalam kegiatan tersebut, warga kembali mempertanyakan persoalan desil karena merasa kesulitan mengakses sejumlah program bantuan pemerintah akibat status kesejahteraan yang tercatat.
Bahkan, seorang warga mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan desil maupun cara memperbaikinya apabila data yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.
“Kalau saya masuk Desil 6 bagaimana merubahnya? Karena kami ini para ibu-ibu tidak paham itu desil,” keluhnya.
Tak hanya masyarakat, sejumlah Kepala Lingkungan (Kepling) yang hadir juga menyampaikan kendala terkait mekanisme pengajuan sanggahan terhadap data desil warganya.
Menanggapi persoalan yang berulang kali disampaikan masyarakat tersebut, Binsar Simarmata menegaskan perlunya peran pemerintah untuk melakukan pembenahan data kesejahteraan secara menyeluruh.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi akibat ketidaksesuaian data.
Ia meminta masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai agar melapor kepada Kepling maupun pihak kelurahan sehingga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme sanggahan yang berlaku.
“Persoalan desil ini memang sangat kompleks, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan. Karena masih adanya ketidaksesuaian data desil masyarakat yang menyebabkan warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak terdata. Dan baru-baru ini juga menjadi sorotan dari Pemko Medan,” kata Binsar.
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan itu berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan pemutakhiran data.
Selain pembenahan data, ia juga menilai pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kategori desil, indikator penilaian, serta prosedur pengajuan keberatan. Dengan demikian, masyarakat tidak kebingungan ketika menemukan ketidaksesuaian data kesejahteraan keluarganya.
Di sisi lain, Binsar turut mengajak peserta Sosper menjadi relawan administrasi kependudukan (Adminduk) Pemko Medan untuk membantu masyarakat melengkapi dokumen kependudukan.
Ia mengajak warga berperan aktif menyosialisasikan pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta dokumen kependudukan lainnya.
“Setelah kegiatan ini kami mengajak bapak ibu nantinya menjadi relawan Pemko Medan di kelompok-kelompok perkumpulan seperti STM (Serikat Tolong Menolong), gereja, dan perwiritan. Ajak saudara-saudara kita agar melengkapi administrasi kependudukannya,” pungkasnya.
Kegiatan Sosper di Kelurahan Hamdan turut dihadiri Lurah Hamdan Muhammad Akbar Lubis, mewakili Camat Medan Maimun Davi Sihombing, jajaran Kepling serta ratusan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdiri dari 121 pasal dan 14 bab. Perda tersebut ditetapkan di Medan pada 22 Maret 2021 oleh Wali Kota Medan saat itu, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan diundangkan Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiria Alrahman.
Pada BAB II Pasal 2 diatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak memperoleh dokumen kependudukan, mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data kependudukan pribadi maupun keluarga.
Sementara itu, BAB XI Pasal 108 mengatur sanksi administrasi berupa denda bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan.
Adapun ketentuan pidana diatur dalam BAB XIII Pasal 118, antara lain mengenai pemalsuan dokumen kependudukan yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp50 juta. (ROM)






