TANJUNG BALAI
Plt Wali Kota Tanjung Balai, Waris Thalib menyampaikan jawaban pandangan umum Fraksi DPRD Tanjungbalai tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Sidang Paripurna DPRD, Kamis (23/9/21) siang, di Ruang Sidang Aula Rapat Kantor DPRD.
Sebelumnya masing-masing Fraksi telah lebih dulu menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD-P Kota Tanjung Balai TA 2021 ini. Rata-rata masing-masing dari 5 Fraksi mempertanyakan, menyarankan, memberi masukan, terkait peningkatan PAD Tanjung Balai kedepan.
Menjawab pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Golkar Said Budi Syafril, Pertanyaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang belum terlaksana yaitu pembangunan Puskesmas Teluk Nibung bahwa Pemkot telah melaksanakan proses pelelangan sebagai tahapan awal dalam pelaksanaan dana DAK ini.
Namun didalam pelaksanaannya terjadi kegagalan tender, sehingga dana tersebut tidak bisa dikucurkan dipergunakan. Hal ini kami telah berupaya untuk berkoordinasi kepada pemerintah pusat. Kiranya kegiatan dimaksud dapat diberikan tenggang waktu untuk memperpanjang proses agar tetap dapat dipergunakan.
Mengenai status tanah lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, bahwa status kepemilikan tanah tersebut adalah inventaris Pemkot. Berdasarkan sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Balai.
Tentang aset-aset Pemkot dapat kami jelaskan berdasarkan NHP BPK RI perwakilan Sumut yang merekomendasikan untuk dilakukan inventarisasi ke seluruh aset tetap milik Pemkot yang bertujuan untuk menertibkan penatausahaan aset tetap secara menyeluruh. Hal ini sedang ditindak lanjuti pihak BPKPAD Kota Tanjung Balai Bidang Aset agar penatausahaan aset milik Pemkot bisa tertib secara administrasi.
“Permasalahan PAD ini akan menjadi tugas kami dalam memacu PAD yang diharapkan. Dalam hal ini Pemkot berupaya menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di Kota Tanjung Balai dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang butuh bantuan,”sebut Waris.
Sementara terhadap pandangan umum Fraksi Partai PDI Perjuangan disampaikan oleh Eriston Sihaloho, Waris mengatakan masukan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah perlu dilakukan kajian secara mendalam. Karena dahulu ini sudah pernah terjadi. Atas evaluasi dan bahan pertimbangan maka ada perampingan sehingga PAD tergabung di BPKPAD.
“Kalau memang hasil evaluasi ini perlu untuk membuat BPKPAD terpisah agar lebih maksimal, ini nanti akan jadi pegangan bahan kajian kami untuk diusulkan sebagai upaya peningkatan PAD Kota Tanjung Balai. Dimana target yang dibebankan kepada OPD yang tidak mencapai target realisasi PAD minimal 50 persen sampai bulan September bulan ini. Kiranya akan kami evaluasi, demi tercapainya peningkatan capaian dari PAD,”katanya.
Kemudian tentang penertiban kendaraan roda 6 yang melintas dijalur keluar masuk dalam kota serta retribusi galian c yang masih kurang peningkatannya dari tahun ke tahun. Pemkot akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Tentang menyoroti kinerja Kepala Lingkungan (Kepling) yang tidak bekerja maksimal atau sampai kepada Kelurahan dan Kecamatan akan menjadi bahan evaluasi kami kembali agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Kepling yang tahun ini akan berakhir dibulan Desember mendatang, apa menjadi masukan dan sumbang saran, kami akan akukan rapat koordinasi pembentukan tim sekaligus jika memang mampu secara efektif dan efisien, Perwa yang lalu akan dirubah.
Perihal semakin banyaknya pedagang kaki lima berjualan di trotoar badan jalan, hal ini juga menjadi perhatian Pemkot dan akan terus ditertibkan, hingga wajah Kota Tanjung Balai ini lebih indah dan berseri. “Tentang rangkap jabatan di lingkungan Pemkot bahwasanya Pemkot dalam waktu dekat akan melaksanakan assessment uji kompetensi agar dapat teratasi dan termasuk jabatan-jabatan kosong saat ini. Insha Allah Pemkot nantinya dan ASN /PNS yang akan menduduki jabatan, tidak akan menduduki jabatan jika tidak melalui assessment uji kompetensi,”tambah Waris.
Selanjutnya menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan Teddy Erwin, yang menyoroti tentang PAD, program kegiatan di SKPD serta penempatan pejabat-pejabat, untuk program kegiatan di OPD kita titik beratkan pada skala prioritas, sesuai dengan target-target telah ditetapkan. Paling tidak APBD murni 2021 dalam pelaksanaanya menjadi bahan evaluasi kita bersama, maka timbullah perubahan-perubahan yang dikategorikan ditetapkan menjadi P-APBD 2021.
Menjawab pandangan umum dari Fraksi Pendekar Keadilan disampaikan Mas Budi Panjaitan bahwa tentang berkurangnya anggaran belanja modal pada Rancangan Perubahan APBD diakibatkan batalnya pinjaman daerah atas pembangunan Rumah Sakit Type C Jalan R.A Kartini, sebesar lebih kurang Rp 126 Milyar.
Pandangan umum dari Fraksi Nurani Indonesia Raya oleh Nurul Hasnita Marpaung, Plt Walikota Tanjungbalai Waris Thalib menjawab tentang penggunaan belanja di setiap OPD dapat kami jelaskan bahwa penetapan alokasi APBD di OPD disesuaikan dengan pemenuhan program prioritas dan belanja wajib sesuai ketentuan. Tentang kondisi infrastruktur jalan dan lain lain sebagai akses masyarakat dimana sebagian mengalami kerusakan dan berlobang. Pemkot terus berusaha mengatasi masalah ini. Sesuai dengan ketersediaan dana yang ada, Pemkot Tanjung Balai juga mengupayakan penyelesaiannya dengan sumber dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Alhamdulillah berkat doa kita bersama. Insha Allah pada tahun ini, salah satu jalan provinsi menggunakan dana APBD provinsi di jalan DI Panjaitan atau Pasar Baru akan segera dikerjakan. Alat-alat berat sudah sampai ke lokasi jalan Pasar Baru. Kemudian jalan Lingkar Utara itu kemarin belum selesai 1,5 Km, juga sudah tuntas selesai dikerjakan. Untuk perawatan juga terus berjalan, tetapi karena cuaca kurang baik. Karena dalam proses pengerjaannya jalan aspal itu kalau curah hujan terus menerus hasilnya nanti kurang bermutu.
“Terima kasih kepada seluruh Fraksi Partai telah memberikan pandangannya terhadap RAPBD-P Kota Tanjung Balai TA 2021 ini, kami yakin saran dari bapak ibu semua tujuannya untuk kebaikan Kota Tanjung Balai. Kami menyadari bahwa nota jawaban yang kami sampaikan dari tanggapan pertanyaan maupun usulan saran anggota dewan belum seluruhnya dapat memuaskan. Kiranya didalam pembahasan-pembahasan nantinya bisa dapat disempurnakan demi tercapainya perubahan APBD yang lebih baik,”Pungkas Waris Thalib.
Penulis : Tin Fauziah
Editor : Freddy Siahaan
