SIANTAR
Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani SpA menerima massa Cipayung Plus Kota Siantar yang berunjukrasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor DPRD Kota Pematang Siantar, Senin (5/9/2022) sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pemerintah telah menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut langsung menuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Adapun kenaikan harga BBM mulai Sabtu (3/9/2022) yakni Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.850 per liter.
Kenaikan BBM mendapat respon dari mahasiswa, terkhusus di Kota Siantar, yakni dari Kelompok Cipayung Plus Kota Siantar yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Siantar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Siantar-Simalungun, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Siantar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Siantar-Simalungun, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Siantar, dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Siantar-Simalungun.
“Melihat situasi yang terjadi saat ini, kami dari kelompok Cipayung Plus Kota Siantar menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM,” kata orator aksi.
Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga meminta pemerintah transparans dalam penyaluran BBM bersubsidi, serta mendesak pemerintah dan kepolisian memberantas mafia migas. Kemudian, menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan menolak alih fungsi dan pengelolaan GOR.
Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani SpA didampingi Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga SH serta jajaran dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar Budi Utari Siregar SP, di hadapan massa menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemko) Siantar dengan tangan terbuka menerima aspirasi mahasiswa dan telah melihat serta menerima tuntutan massa.
“Tuntutan ini nanti kami fasilitasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.
Penulis / Editor : Freddy Siahaan
