SIANTAR II
Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSD) yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kelompok Studi Pendidikan Merdeka (KSPM), Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi (KMPD), Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP), dan Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (GAMPERA) melakukan Aksi Unjuk rasa (Unras) terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), Jumat, (23/8/2024
Massa Aksi AMSB memulai aksi Longmars sambil ber-orasi dari Makam Pahlawan, Pajak Horas, Suzuya hingga sampai Kantor DPRD Siantar.
Pimpinan aksi, Jira menyampaikan bahwa AMSB melakukan aksi unjuk rasa hingga ke Kantor DPRD kota Siantar untuk menyampaikan rasa kekecewaan kami terhadap kondisi Indonesia yang saat ini tengah Darurat Demokrasi dan berupaya Mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai putusan tertinggi yang ada di negara ini, dengan beberapa issu yang kami sampaikan yakni Tolak RUU Pilkada, Mendesak DPR RI dan KPU RI Mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tahun 2024, Kembali ke UUD 1945 dan Tolak Politik Dinasti
Dari beberapa tuntutan yang telah kami sampaikan sehingga kami membawakan Grand Isu: “Darurat Demokrasi, Kawal Putusan MK,”. -ucap.
Orasi disambung didepan Pajak Horas, Andry Napitupulu mengajak Pedagang kaki lima, Juru Parkir, Ojek Online, Supir dan seluruh elemen pemuda dan mahasiswa se-kota Siantar untuk bergabung bersama-sama turun kejalan menyuarakan aspirasi demi menjaga NKRI kita tercinta ini.
“karena negara sedang darurat dan rezim hari ini sangat mengerikan sehingga membuat masyarakat sengsara,” Kata Koordinator Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi tersebut.
Ronald Panjaitan selaku Ketua GMNI menyampaikan pendapat di muka umum ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap putusan MK. Kami juga mengecam keras pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK terbaru. Putusan MK bersifat final dan mengikat, maka unjuk rasa kami ini juga simbol perlawanan keras kepada pihak yang mencoba mengobok-obok konstitusi kita.
“Kami dari Kelompok Studi Pendidikan Merdeka menyatakan muak terhadap segala hal dan putusan yang telah terjadi pada pemerintah saat ini, terutama putusan MK yang sangat tidak dapat di tolerir sehingga dengan adanya gerakan ini kami berharap adanya perubahan yang lebih baik dan jika boleh kembali ke UUD 1945 yang asli,” Ujar Kanda Kordinator Lapangan KSPM.
Korlap GAMPERA, Armada mengatakan pada intinya kami tidak ingin adanya segelintir orang-orang yang katanya wakil rakyat akan tetapi bukan nya membawakan kepentingan rakyat, malah memutus kepentingan pribadi. Jangan ada orang-orang merusak demokrasi dengan cara mengkangkangi konstitusi demi politik dinasti. Mari kita terus kawal putusan MK ini agar dipatuhi dan jangan sampai ada rapat engesahan RUU Pilkada di DPRI secara diam-diam.
Setiba di depan Kantor DPRD Pematangsiantar, Robert Hidayat Pardosi selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Siantar-Simalungun mengatakan bahwasannya tidak percaya terhadap keputusan DPR RI yg mengatakan perihal pembahasan RUU sudah dibatalkan, dikarenakan sudah terlalu sering DPR RI berbohong kepada mahasiswa dan masyarakat.
Maka dari itu Robert mengatakan akan tetap melakukan pengawalan terhadap putusan mk yg bersifat final dan mengikat sampai dengan kpu ri mengeluarkan pkpu terbaru sesuai dengan hasil putusan mk, kami juga menyayangkan sikap dprd kota Pematangsiantar yg tidak kooperatif, sehingga segala bentuk aspirasi tidak sampai kepada mereka.
Indra Simarmata juga sampaikan orasinya, saat ini demokrasi kita sedang tidak baik baik saja sehingga membuat kami mahasiswa Siantar untuk turun ke jalan, kita melihat bahwa adanya kekuasaan yang saat ini ingin menganulir putusan MK melalui DPR RI untuk melakukan RUU Pilkada demi lolos nya salah satu anak penguasa di negeri ini.
Kita ingin menyampaikan ke DPRD Siantar sebagai wakil Rakyat tetapi pada nyatanya, tidak ada satupun DPRD Siantar yang berada di kantor sementara kami melakukan aksi di jam kerja kantor.
“Hal ini pun menimbulkan kekecewaan bagi kami semua mahasiswa yang melakukan aksi.” Ucap Indra Simarmata Ketua Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP)
Pimpinan Aksi sampaikan bahwa segala bentuk kekecewaan kami yang tidak tersampaikan kepada anggota DPRD, maka kami menyita dan mensegel kantor DPRD kota Siantar atas mandat rakyat.
Diakhir, Pimpinan Aksi mengajak seluruh massa aksi untuk berkumpul melintang seperti lingkaran sambil bernyanyi Indonesia Raya dan ditutup DOA, massa aksi dibubarkan dengan tertib oleh Pias. (*/Fred)
