ACEH II
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan tidak ada ruang untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terkait kepemilikan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil.
Ia menyatakan tidak akan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, untuk membicarakan masalah tersebut.
“Kita tidak perlu duduk bersama Gubernur Sumut ( Bobby Nasution). Ini hak kita, tak bisa ditawar,” ujarnya.
Pernyataan itu dilontarkan Mualem kepada awak media usai menggelar rapat bersama Forum Bersama (Forbes) DPD-DPR RI asal Aceh, di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (13/6/2025) malam.
“Empat pulau itu milik Aceh dan menjadi hak yang harus kita perjuangkan,” ujar Mualem.
Mualem menjelaskan penyelesaian akan ditempuh melalui tiga pendekatan, yakni secara kekeluargaan, administratif, dan politis.
Ia menegaskan keputusan Kemendagri harus dikaji ulang dan pulau-pulau tersebut dikembalikan kepada Aceh.
“Aceh menolak menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum, dalam hal ini gugatan ke PTUN,” tegasnya.
Dalam rapat itu juga diputuskan untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang berisi keberatan atas keputusan penetapan status keempat pulau.
“Kita akan sampaikan bukti-bukti historis, geografis, serta data kependudukan yang mendukung bahwa pulau-pulau itu milik Aceh,” kata Mualem.
Selain itu, Mualem dijadwalkan mengikuti pertemuan dengan Mendagri pada 18 Juni 2025 guna membahas polemik tersebut. Jika tak membuahkan hasil, langkah berikutnya adalah menyampaikan langsung permasalahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pertemuan dengan presiden adalah opsi terakhir. Saya yakin presiden akan berpihak pada Aceh,” katanya.
Sementara itu, anggota Forbes DPR/DPD asal Aceh, TA Khalid, menyebut data historis dan dokumen yang dimiliki mendukung klaim keempat pulau tersebut merupakan wilayah Aceh.
“Kami sepakat tidak membawa ini ke PTUN. Kita akan menempuh langkah administratif dan politis,” ujarnya.
Untuk diketahui, sengketa empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek antara Aceh dan Sumut telah berlangsung lama.
Namun pada 25 April 2025, Kemendagri menerbitkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. (*/ROM)
