JAKARTA II
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Elemen masyarakat itu mengadu terkait polemik lahan dan dugaan perusakan lingkungan yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.
Audiensi digelar di ruang Fraksi PDIP, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Audiensi dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon, anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu, dan anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari.
Donny menyoroti persoalan perizinan karena izin maupun amdal tidak jelas.
“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdal nya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” kata Donny.
Sementara itu, Bane Raja mengatakan persoalan yang disampaikan masyarakat terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, sumber mata pencarian masyarakat menjadi terdampak akibat hal tersebut.
“Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” ujar Bane.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lamtoras Sihaporas, Mangitua Ambarita, mengaku warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak 2003. Padahal, pihaknya telah menempati wilayah tersebut sejak ratusan tahun.
“Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.
Donny pun mengatakan PDIP akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Ia mengatakan polemik tersebut merupakan persoalan lintas sektor.
“Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan,” ujar Donny.
Bane mengatakan PDIP sangat menentang segala aktivitas perusakan lingkungan. Dia mengatakan hal itu sesuai dengan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Fraksi PDIP memang ditugaskan untuk setiap hari menerima aduan masyarakat. Entah dari manapun itu, kewajiban kami adalah mendengar dan menindaklanjutinya secara politik. Jadi jangan ragu, kami akan terus perjuangkan keluhan Bapak-Ibu semua di DPR,” pungkasnya. (*/rom)
